Pemerintahan Sulawesi Selatan

Provinsi Sulsel (Sulsel) terletak di jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya  45.574,48 km persegi. Secara umum wilayah Sulsel terdiri dari 75 % dataran tinggi dan 25 % dataran rendah.  Dengan permukaan tanah yang bergunung-gunung, bukit, padang rumput, rawa-rawa, pantai, dan laut lepas (laut dalam).

Posisinya yang strategis di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan provinsi ini dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi Kawasan Timur Indonesia maupun untuk skala international. Pelayanan tersebut mencakup perdagangan, transportasi darat, laut, udara, pendidikan, pendaya-gunaan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan, kesehatan, penelitian pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, air payau tambak, kepariwisataan bahkan potensial untuk pengembangan lembaga keuangan dan perbankan.

Jumlah penduduk Sulsel sebanyak 7.494.701 jiwa dengan jumlah angkatan kerja mencapai 3.096.546 jiwa, yang sudah bekerja 2.898.144 jiwa, sedangkan yang masih menganggur mencapai 1.098.502 jiwa.

Dasar Hukum Pembentukan Wilayah

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, Sulsel terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri yang secara umum berada atas empat etnis yakni Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Menurut catatan sejarah Budaya Sulsel, ada tiga kerajaan besar yang pernah berpengaruh luas yakni Kerajaan Luwu, Gowa, dan Bone, disamping sejumlah kerajaan kecil yang beraliansi dengan kerajaan besar, namun tetap bertahan secara otonom.

Sulsel merupakan satu kesatuan wilayah administratif tingkat propinsi, dan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Sulsel menjadi salah satu propinsi di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 21 tahun 1950, dan Makassar sebagai pusat pemerintahan. Dengan undang-undang ini maka Wilayah Administratif Sulsel terbagi menjadi 21 daerah swantantra tingkat II dan 2 (dua) kotapraja yakni Makassar dan Parepare.

Perjalanan dan Dasar Hukum Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan

Status Propinsi Administratif Sulawesi berakhir pada tahun 1960 yang ditetapkan dengan UU Nomor 47 Tahun 1960 dan secara otonom membagi Sulawesi menjadi Propinsi SulselTenggara beribukota Makassar dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah beribukota Manado.

Empat tahun kemudian pemisahan wilayah Sulsel dan Tenggara ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 1964,  dan Sulsel resmi menjadi daerah otonom dan terus disempurnakan dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menggabungkan wilayah administratif daerah-daerah otonom dalam satu penyebutan yaitu Daerah Tingkat II atau Kotamdya dan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Nama Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Ibukota Kabupaten/Kota

Selanjutnya Propinsi daerah Tingkat I Sulsel terbagi dalam 23 Kabupaten/Kotamadya serta 2 (dua) Kota Administratif yakni Palopo di Kabupaten Luwu dan Watampone di kabupaten Bone. Perubahan nama ibukota Propinsi Sulsel dari Makassar ke Ujung Pandang yang ditetapkan dalam PP Nomor 51 tahun 1971 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1971.   Tahun 1999/2000, saat pemerintahan Presiden BJ.Habibie perubahan nama  Ujung Pandang kembali menjadi Makassar secara otomatis Ibukota Propinsi adalah Kota  Makassar.

Secara administratif Propinsi Sulsel meliputi 20 kabupaten dan 3 kota, yaitu Kota Makassar, Palopo dan Parepare, dengan jumlah kecamatan sebanyak 279 kecamatan, dan 2.661 kelurahan/desa, dan 142 kelurahan/desa persiapan. Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten terluas dengan luas 750,258 hektar atau 18,05 persen dari luas keseluruhan Sulsel, disusul Luwu Timur dengan luas 694,488 hektar atau 16,05 % dari luas Sulsel. Sebelum pemekaran Luwu Timur luas Kabupaten Luwu Utara mencapai  1.478,8 hektar  atau 32,45 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.