Maluku Utara
Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai Malut ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Ibukota sementara provinsi ini adalah Ternate. Sofifi, yaitu sebuah kelurahan di kecamatan Oba Utara, adalah ibukota definitif provinsi Maluku Utara. Rencananya setelah infrastruktur pemerintahan dan fasilitas lainnya dibangun, aktivitas pemerintahan akan dipindahkan dari Ternate ke daerah ini.
Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,36 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan. Secara geografis Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara - 3° Lintang Selatan dan124° - 129° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah : Samudera Pasifik di sebelah Utara, Laut Seram di sebelah Selatan, Laut Halmahera di sebelah Timur, Laut Maluku di sebelah Barat.
Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Sula dan 2 wilayah kota, yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, dengan 95 wilayah kecamatan, 690 desa dan 84 kelurahan. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2002 mencapai 869.235 jiwa dengan penduduk usia kerja sejumlah 542.568 jiwa yang terdiri dari 260.554 jiwa perempuan dan 282.024 jiwa laki-laki. Jumlah angkatan kerja sebesar 379.968 jiwa dimana sejumlah 28.623 jiwa berstatus pencari kerja. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2003 sebesar 918.621 miliar rupiah, meningkat 3,08% dari tahun 2002, dimana kontribusi terbesar didapat dari Sektor Pertanian 28,74%, Sektor Perdagangan, hotel dan Restoran 23,14% dan Sektor Industri sebesar 18,59%. Angka Perkapita Bruto penduduk Maluku Utara (atas dasar harga konstan 1993) pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.115.382.
Pada tahun 2004 nilai ekspor Provinsi Maluku Utara mencapai US$ 83.783 yang sebagian besar berasal dari komoditi kayu lapis (US$ 26.285), nikel (US$ 51.794) dan kayu olahan (US$ 4.511). Apabila dilihat dari negara tujuan, ekspor Maluku Utara ditujukan ke tiga negara utama, yaitu Jepang US$ 53.733 (64,13% dari total nilai ekspor), Korea Selatan US$ 7.554 (9,01%) dan Kanada US$ 3.507 (4,18%). Sedangkan nilai impor Maluku Utara pada tahun 2004 bernilai US$ 1,415 juta yang sebagian besar berupa produk kimia, mesin, logam dasar serta kapal dan mesin kapal.
Dari segi Prasarana, pada tahun 2004 Provinsi Maluku Utara memiliki panjang jalan 1.064,97 km, terdiri dari 458,23 km merupakan jalan negara dan 606,74 km jalan dibawah wewenang Daerah Tingkat I. Bandara Sultan Babullah yang berlokasi di Ternate memiliki panjang landasan 1.420 m, lebar 30 m yang dapat dilandasi pesawat Foker 27, pada tahun 2004 mencatat sebanyak 68.746 orang keberangkatan penumpang dan 90.788 orang penumpang masuk. Salah satu dari beberapa pelabuhan penting yaitu Pelabuhan A. Yani dengan panjang dermaga 248 m memiliki daya tampung container sebesar 5.900 m², bongkar barang 179.389 ton/tahun dan muat barang 98.891 ton/tahun. Di bidang telekomunikasi pada tahun 2004 telah dilayani dengan 14.685 satuan sambungan telepon dengan jumlah sentral telepon sebanyak 9 unit, dimana sambungan data tercatat 14.102 sst dan dan pemakaian pulsa sebesar 11.840.867 pulsa. Fasilitas pelayanan pos tercatat 22 kantor pos dan giro pembantu dengan jumlah pengiriman surat dalam negeri sebanyak 107.553 lembar dan penerimaan surat sebanyak 224.895 lembar. Sedangkan jumlah penerimaan surat luar negeri sebanyak 5.763 lembar, terdiri dari 5.530 lembar dikirim dengan pos udara dan sisanya dikirim dengan surat tercatat. Untuk keperluan listrik, di Provinsi Maluku Utara telah terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) yang tersebar di 9 kabupaten dan 2 wilayah kota yang apabila dijumlahkan memiliki kapasitas 53,56 mega watt.
Dari segi Sarana Penunjang, Provinsi Maluku Utara saat ini telah terdapat beberapa perusahaan perbankan, diantaranya Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (11), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (3), Bank Danamon Indonesia, Bank Negara Indonesia (3) dan Bank Artha Graha.
=== Pulau-Pulau ===
Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah, yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.
* Pulau Halmahera (18.000 km²)
* Pulau Cibi (3.900 km²)
* Pulau Talabu (3.195 km²)
* Pulau Bacan (2.878 km²)
* Pulau Morotai (2.325 km²)
* Pulau Ternate
* Pulau Makian
* Pulau Kayoa
* Pulau Gebe
== Sejarah ==
=== Sebelum Penjajahan ===
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
* Kesultanan Bacan
* Kesultanan Jailolo
* Kesultanan Tidore
* Kesultanan Ternate.
=== Pendudukan Militer Jepang ===
Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.
=== Zaman Kemerdekaan ===
==== Orde Lama ====
Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).
Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang kongkrit.
==== Orde Baru ====
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.
==== Orde Reformasi ====
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895).
Dengan demikian Provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara.
Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula Kepulauan, dan Kota Tidore.
== Kabupaten dan Kota ==
Daftar Daerah Tingkat II Maluku Utara
== Pemerintahan ==
=== Gubernur ===
== Ekonomi ==
Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut lainnya.
Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:
* Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
* Falabisahaya (Pulau Mangoli)
* Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
* Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat, oleh PT Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)
* Tambang Emas oleh PT Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
* Tambang Nikel oleh PT Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal
=== Panjang Jalan ===
* Jalan negara; sepanjang 58,50 km
* Jalan provinsi; sepanjang 404 km
* Jalan kabupaten; sepanjang 501,20 km
==== Fisik Jalan ====
* Jalan Aspal; sepanjang 106 km
* Jalan Sirtu; sepanjang 6 km
* Jalan Tanah; sepanjang 851,7 Km
==== Kondisi Jalan ====
* Baik; sepanjang 4 km,
* Sedang; sepanjang 56,3 km
* Rusak Ringan; sepanjang 112,7 km
* Rusak Berat; sepanjang 474 km
* Belum ditembus; sepanjang 310,4 km
==== Kendaraan Angkutan (per April 2005) ====
* Roda dua (ojek); sejumlah 250 unit
* Roda empat; sejumlah 68 unit
** Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah 58 unit
** Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah 10 unit
* Roda enam; sejumlah 45 unit
** Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 10 unit
** Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 35 unit
Lihat juga:
Sumber: Wikipedia, BPS Propinsi
- 4635 reads
Send to friend
