Kesehatan Sulawesi Selatan

Angka Mortalitas

Angka mortalitas atau kematian merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan acuan untuk melihat kondisi kesehatan penduduk suatu wilayah. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan kondisi kesehatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan beberapa tahun terakhir berdasarkan data dan informasi yang tersedia dan terpublikasi instansi terkait.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Profil Kesehaan Provinsi Sulsel tahun 2005 memberikan gambaran secara umum derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Salah satunya, kematian bayi (AKB) dalam setiap 1000 proses kelahiran.

Angka Kematian Bayi Di Sulsel Tahun 1971, 1980, 1990, 1996, 1998, 2000, 2001, dan 2003

Dari tabel di atas menggambarkan terjadinya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran bayi yang cukup tajam selama 30 tahun terakhir (1971-2003). Dimana AKB pada tahun 1971 mencapai 161/ 1000 kelahiran, dan data terakhir tahun 2003 menyebutkan AKB/1000 Kelahiran sebanyak 48/1000 kelahiran. Hal ini berarti telah terjadi penurunan sebanyak 113 Angka Kelahiran Bayi/1000 kelahiran.

Jika melihat lebih detail perkembangannya dari tahun ke tahun, maka akan lebih jelas gambarannya bahwa terjadi signifikansi terhadap upaya-upaya atau program-program kesehatan bagi Ibu dan anak. Perubahan drastis AKB  terjadi pada tahun 1971 dengan AKB sebanyak 161 berkurang menjadi 111 pada tahun 1980. Ini berarti selama 10 tahun  AKB bisa ditekan sebanyak 50.

Kemudian 10 tahun berikutnya, antara tahun 1980 ke 1990  terjadi pengurangan AKB sebanyak 41 dari 111 berkurang menjadi 70. Sepuluh tahun selanjutnya (1990 -2000) terjadi pengurangan hingga 30 poin AKB. Sedangkan selama tahun 2000-2003, perubahannya berfluktuasi. Dimana AKB tahun 2000 sebanyak 40, namun pada  tahun  2001  justru  bertambah  menjadi 47 atau ada penambahan 7 poin. Begitu juga pada tahun 2001 ke tahun 2003 terjadi penambahan AKB.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Paling tidak, tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor-faktor yang sangat ber-pengaruh terhadap tingkat AKB.

Proporsi penyebab utama kematian bayi berdasarkan SURKESNAS tahun 2001 terdiri dari: gangguan perinatal 34.7 %,  gangguan sistem pernafasan sebanyak 27.6 %,  diare 9.4 %,  gangguan sistem pencernaan sebanyak 4.3%, gejala tidak jelas 4.1 %, tetanus 3.4 %, dan syaraf sebanyak 3.2%.

Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (0 - 4 tahun) adalah jumlah kematian anak umur 0-4 tahun per 1.000 anak. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan, indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, dalam arti besar dan tingkat kemiskinan penduduk.

Profil Kesehatan Provinsi Sulsel tahun 2005 menguraikan perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) secara nasional dan Sulsel. Angka Kematian Balita (AKABA)  pada tahun 2000 sebesar 44,7 per 1000 kelahiran hidip, sedangkan di  Sulawesi Selatan, pada tahun yang sama,  berada dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 42,16 per 1.000 kelahiran hidup.

Akan tetapi  berdasarkan survei lainnya SDKI  2002-2003 menunjukkan bahwa AKABA di Sulawesi Selatan mencapai 72 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian pula dengan hasil SUSENAS 2001 diperkirakan sebesar 64 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Anak Balita (1-4 Th) Di Sulsel dan Indonesia Tahun 1986-2003

Pola penyakit penyebab kematian balita menurut hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 dan Survey Kesehatan Nasional (SURKESNAS) 2001 tidak terlalu banyak mengalami perubahan, masih didominasi oleh penyakit infeksi. Pada tahun 2001, kematian Balita yang tertinggi adalah kematian akibat Pneumonia yang angkanya adalah 4,6 per 1000 Balita disusul dengan kematian akibat Diare sebesar 2,3 per 1000 Balita.

Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Penurunan Angka Kematian Bayi sangat berpengaruh pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Angka Kematian Bayi sangat peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan kenaikan Umur Harapan Hidup pada waktu lahir. Meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir ini secara tidak langsung juga memberikan gambaran kepada kita tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 11 di  bawah ini memperlihatkan bahwa rata-rata Angka Harapan Hidup penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkat dari 43 pada tahun 1971 meningkat menjadi 52 tahun 1980, kemudian 10 tahun kemudian meningkat lagi menjadi 60 tahun 1990 dan turun menjadi 63,64 dan 68 pada tahun 1996, 1998 dan tahun 2001. Sedangkan untuk tahun 2003, Angka Harapan Hidup di Sulsel tetap 68 tahun. Menurut daerah kabupaten/kota Angka Harapan Hidup tahun 2003 relatif sama antar kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu berkisar antara 63 - 73 poin.

Secara nasional, berdasarkan estimasi hasil   penelitian  BPS dijelaskan bahwa umur harapan hidup waktu lahir  penduduk Indonesia secara nasional mengalami peningkatan dari 45,73 tahun pada tahun 1967 menjadi 67,97 tahun pada tahun 2000.

Angka Kematian Ibu Hamil

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran bidan.

Dalam rangka menekan angka kematian ibu hamil maka pemerintah mencanangkan program bidan desa yang merupakan gerakan nasional pengiriman bidan ke desa-desa dengan sasaran utama desa terpencil.

Harapannya  agar bidan di desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Masalah lain yang perlu dicermati adalah belum mampunya masyarakat membayar Bidan dan masyarakat lebih senang melahirkan di rumah dari pada di Rumah Sakit atau tempat lain seperti Pondok Persalinan Desa (Polindes).

Untuk membahas persoalan Angka Kematian Ibu (AKI) ini data yang dipakai hanya  berasal hasil survei kesehatan yang dilakukan secara nasional, baik  SKRT maupun  SDKI  yang tidak dirancang untuk mengukur angka kematian ibu berdasarkan  provinsi karena jumlah kasusnya terlalu kecil.

Angka Kematian Ibu maternal (AKI) diperoleh melalui berbagai survey yang dilakukan secara khusus seperti survey di Rumah Sakit dan beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Dengan dilaksanakannya Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survey Demografi & Kesehatan Indonesia (SDKI), maka cakupan wilayah penelitian AKI menjadi lebih luas dibanding survey-survey sebelumnya. Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten, digunakan data hasil SKRT.

Menurut SKRT seperti yang termuat dalam Profil Kesehatan Provinsi Sulsel Tahun 2005, AKI menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1986 menjadi 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992, kemudian menurun lagi menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1995. Pada SKRT 2001 tidak dilakukan survey mengenai AKI. Pada tahun 2002-2003, AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup diperoleh dari hasil SDKI.

Angka Kematian Ibu Maternal Per 100.000 Kelahiran Hidup Di Indonesia Hasil SDKI dan SRKT Tahun 1982 - 2003

Meskipun  terjadi penurunan AKI dari tahun ke tahun, akan tetapi penurunannya tidak terlalu signifakn. Perhatikan perubahan dari tahun 1992-1994, penurunannya hanya 35 poin, dan tahun 1995-1997 penurunannya sebanyak 39 poin. Malah tahun 2002-2003 hanya mengalami penurunan sebanyak 27 poin dari AKI tahun 1997. Penurunan AKI per 100.000 kelahiran hidup berjalan lambat.

Pada gambar di bawah ini, memperlihatkan lambatnya penurunan AKI selama ini. Kondisi tersebut di atas perlu mendapat perhatian khusus apabila dikaitkan dengan target nasional pada tahun 2010 yang menetapkan AKI tinggal 125 per 100.000 kelahiran hidup. Diprediksi bahwa jika penurunan AKI tidak diprogamkan lebih akseleratif maka target nasional AKI sangat sulit dicapai.

Angka Kematian Kasar

Data dan informasi yang dipakai untuk melihat kondisi Angka Kematian Kasar (AKK) pada bagian ini adalah data/informasi terakhir yang dipublikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel yang diambil dari Profil Kesehatan Provinsi Sulsel tahun  2005. Adapun acuan penyusunan Profil Kesehatan Sulsel adalah  estimasi dari hasil penelirian   Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995-2000.

Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan AKK Per 1000 Penduduk secara nasional dan Provinsi Sulsel selama 5 tahun (1995-2000).

Perbandingan AKK Per 1000 Penduduk Secara Nasional dan Sulsel Berdasarkan Estimasi SUPAS Tahun 1995-2000

Dari tabel 36 tersebut terlihat  estimasi AKK berdasarkan hasil SUPAS 1995   sebesar 7,7 per 1.000 penduduk pada tahun 1995, turun menjadi 7,6 per 1.000 penduduk pada tahun 1996 dan tidak berubah sampai dengan tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999, AKK turun menjadi 7,5 per 1.000 penduduk dan turun lagi menjadi 7,4 per 1.000 penduduk pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian kasar dalam kurun waktu tahun 1995 - 2000 relatif stabil dengan penurunan yang sangat kecil.

Sementara  AKK Per 1000 Penduduk  Provinsi Sulsel dalam waktu 5 tahun (1995-2000) menunjukkan angka yang masih stabil, kecuali pada tahun 1995-1996 yang mengalami penurunan hingga 2,3 poin dari 8,4 AKK Per 1000 penduduk tahun 1995 menurun hingga 6,1 AKK Per 1000 Penduduk pada tahun 1996. Setelah itu, penurunannya tidak terlalu menggembirakan   dengan penurunan hanya 0,6 poin yang terjadi dari tahun 1997 dengan AKK 6,1 menjadi 5,5 pada tahun 1998. Malahan kondisi terburuk terjadi pada tahun 1999 ke tahun 2000 karena selama 2 tahun itu terjadi lagi peningkatan AKK  sebesar 0,79 dari 5,5 AKK Per 1000 Penduduk pada tahun 1999 meningkat menjadi 6,29 AKK pada tahun 2000. Penyebabnya diprediksi masih  dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 lalu.

Gizi dan Pangan

Pada bagian ini akan disampaikan perkembangan masalah gizi dan pangan yang dihadap penduduk di Sulawesi Selatan berdasarkan data dan informasi yang tersedia di instansi terkait.

Kekurangan Energi Protein (KEP) adalah masalah yang paling umum dijadikan indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat.  Media Kesehatan Dinas Kesehatan Sulsel ‘'Madising-Edisi 1 tahun 2003'' menguraikan perkembangan masalah gizi di Sulsel berdasarkan KEP sejak tahun 1995 menunjukkan 34,5%, turun menjadi 30,4% pada tahun 1996, kemudian turun lagi menjadi 25,08% tahun 1997.   Sedangkan tahun 1998 meningkat menjadi 52,30% dan turun kembali menjadi 42,78% pada tahun 1999.  pada periode yang sama, rata-rata kabupaten/kota di Sulsel berada di atas 30%, dan turun menjadi 11,3% pada tahun 2001.

Peningkatan yang cukup tajam yang menghampiri 50% dari tahun 1997 sebesar 25,08% menjadi 52,30% pada 1988 lebih banyak disebabkan krisis ekonomi kelompok umur yang paling banyak mengalami KEP adalah umur 6-23 tahu. Bahkan kasus Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk pada tahun 1999 sebanyak 144 kasus, 9 kasus pada tahun 2000, 31 kasus pada tahun 2001, dan 61 kasus di tahun 2002.

Demikian pula jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah sebanyak 1.640 (1,2% dari total bayi lahir) dan yang tertangani sebanyak 1.610 orang (98,2%), dengan kasus tertinggi terjadi di Kota Makassar (226 kasus) dan yang terendah di Kab. Jeneponto.

Untuk menanggulangi masalah gizi atau untuk memperoleh gambaran perubahan tingkat konsumsi gizi di tingkat rumah tangga dan status gizi masyarakat dilaksanakan beberapa kegiatan seperti Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) dan Pemantauan Status Gizi (PSG) di seluruh kabupaten/kota.

Prevalensi anemia gizi di Sulsel, seperti yang dipublikasi dalam Media Kesehatan Sulsel ‘'Madising 2003'' bahwa masih cukup tinggi di atas rata-rata nasional. Hal ini diperoleh dari survey cepat anemia gizi pada tahun 1997 di empat kabupaten yaitu Bulukumba, Takalar, Pinrang, dan Soppeng yang menunjukkan prevalensi anemia pada ibu hamilmencapai 80%, balita sebesar 40%, dan pekerja berat 88%.

Hasil Pemantauan Status Gizi yang dilaksanakan pada tahun 2001 menggambarkan 84,7 % anak yang berstatus gizi baik, 11,3 % anak yang berstatus gizi kurang, 1,0 % anak yang berstatus gizi buruk dan 3,1 % anak yang berstatus gizi lebih. Sedangkan untuk tahun 2004, menurut laporan yang diterima oleh Subdin Bina Kesehatan Keluarga dan KB Dinkes Prov. Sulsel tercatat bahwa jumlah KEP sebesar 13,48% (PSG, 2004). Demikian pula dengan status GAKY untuk anak sekolah sebesar 10,1% (1998) dan 10,5% (2002), sedangkan untuk status GAKY pada ibu hamil tercatat sebesar 18,62%.

Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui kegiatan penimbangan di Posyandu secara rutin setiap bulan. Menurut hasil pengumpulan data/indikator kinerja SPM bidang kesehatan kabupaten/kota di Sulsel tahun 2005 tercatat jumlah balita yang ditimbang sebanyak 424.787 jiwa. Hasil penimbangan menunjukkan bahwa 68,72% balita dengan berat badan yang naik. Adapun kab./kota dengan persentase tertinggi adalah di Kab. Wajo (87,42%) dan yang terendah di Kab. Maros (53,88%).

Sementara itu, persentase balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) sebesar 3,45% tahun 2005, dan bila dibandingkan dengan persentase tahun 2004 (1,90%) maka terjadi peningkatan persentase balita BGM. Adapun kab./kota dengan persentase tertinggi BGM adalah di Kab. Bone (13,22%) dan yang terendah BGM-nya adalah di Kab. Pinrang (0,91%).

Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita pada tahun 2005 dilaporkan sebesar 80,33% dan terdapat 9 kab./kota yang memiliki persentase cakupan tertinggi sedangkan yang terendah adalah di Kab. Selayar (18,34%).

Pada tahun 2005, cakupan pemberian tablet besi pada ibu hamil tercatat sebesar 65,31%, dan cakupan tertinggi terdapat di Kab. Jeneponto (93,72%) dan cakupan yang terendah terdapat di Kab. Sidrap (6,15%).

Jumlah Rumah Sakit (Pemerintah, Swasta, dan Militer)

Jumlah Rumah Sakit secara keseluruhan di Sulsel sebanyak 63 yang terdiri dari RS milik pemerintah sebanyak  35 buah (1 RSUR/P, 26 RSUD,dan 8 RSK), RS milik swasata sebanyak 20, dan  RS TNI/POLRI sebanyak 9).  Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 37 di bawah.

Tabel 37:  Jumlah Rumah Saki Pemerintah, Swasta dan TNI/POLRI  Di Sulsel Tahun 2005

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa tempat pengobatan cukup tersedia di setiap kabupaten/kota. Bahkan di Kota Makassar, terdapat 22 Rumah Sakit atau sekitar 35 % Rumah Sakit di Sulsel berada di Makassar. Terlihat pula  peran serta swasta dan TNI/Polri dalam pelayanan kesehatan dengan pembangunan Rumah Sakit di kabupaten/kota di Sulsel ini.

Jumlah PUSKESMAS, PUSKEL, PUSTU, dan POSYANDU

Distribusi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar telah lebih merata.  Jumlah puskesmas di Sulsel pada tahun 2003 sebanyak 382 buah dan Puskesmas pembantu (Pustu) 1.080 buah. Dengan demikian rata-rata rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 4,65. Ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 4 atau 5 puskesmas.

Kemudian tahun 2004, data dan informasi yang dikumpulkan hanya meliputi 23 kab./kota yang termasuk dalam wilayah Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2005, jumlah puskesmas di Sulsel tercatat sebanyak 355 dengan 1.073 puskesmas pembantu dan 309 Puskesmas Keliling.

Jumlah Puskesmas, Puskel, Pustu, dan Posyandu di Sulsel Tahun 2005

Jumlah Tenaga Kesehatan

Saat ini, jumlah tenaga kesehatan di Sulsel yang tercatat melalui Laporan Kesehatan Kab./Kota pada tahun 2005 sebanyak 11.704 orang (pegawai kesehatan) dengan proporsi tenaga kesehatan yang terbesar adalah perawat dan bidan yaitu 59,75% (6.993 orang), kemudian medis sebesar 16,55% (1.937 orang). Sedangkan jumlah tenaga khusus dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir 2005 berjumlah 288 orang.

Jumlah Persentase Kelahiran dengan atau tanpa pertolongan Medis

Persentase masyarakat mendapat pertolongan medis  oleh tenaga kesehatan selama lima tahun (2001-2005)  di Sulawesi Selatan terlihat cukup stabil. Pada tahun 2001-2002 persentasenya   meningkat tapi hanya sedikit yaitu dari 63.46% menjadi 64.88%. Meski pernah turun pada  2003  sebanyak  61.52%, namun 2 tahun berikutnya angkanya terus naik dari 78.51% menjadi  78,69%.

Usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) minimal 2 kali, satu kali pada umur 0-7 hari dan satu kali lagi pada umur 8-28 hari. Dalam melaksanakan pelayanan neonatus, petugas kesehatan disamping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu.

Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih, dan MCK

Dalam Profil Kesehatan Propinsi Sulsel 2005 menyebutkan  hasil Susenas 2003 persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum ledeng baru mencapai sekitar 21,66% dan hampir sama pada semua kab./kota, kecuali rumah tangga pengguna air ledeng sebagai sumber air minum dibawah 5% terdapat di Kab. Luwu Utara (4,69%). Sedang yang memakai air sumur/mata air untuk kebutuhan air minum terdapat lebih dari separuh rumah tangga di Sulawesi Selatan yaitu sekitar 74,65% masih membutuhkan air tersebut sebagai air minum.

Demikian pula kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan terhadap sanitasi lingkungan tersebut terlihat semakin meningkat jumlah rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai penampungan akhir walaupun masih relatif kecil.  Menurut hasil Susenas di Sulawesi Selatan tahun 2001, persentase rumah tangga yang menggunakan tangki sebagai penampungan akhir, tercatat sekitar 38,00%, dan pada tahun 2002 meningkat menjadi sekitar 43,00% dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2003 menjadi sekitar 42,86%.

Sedang rumah tangga yang menggunakan jenis penampungan akhir berupa kolam/sawah, pantai/tanah, tambak dan sungai/danau/laut yang memungkinkan mencemari lingkungan masih dikategorikan cukup besar yaitu sekitar 57,15% pada tahun 2003. Jika dilihat di kab./kota, masih terdapat 6 kab./kota yang lebih dari 50% dari total rumah tangga yang menggunakan tangki sebagai tempat pembuangan tinja terakhir, masing-masing Kab. Gowa (56,61%), Soppeng (57,24%), Sidrap (70,89%), Pinrang (68,73%), Kota Makassar (89,09%) dan Pare-pare (73,4%).