Ekonomi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Bagian yang pertama dijadikan patokan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemajuan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena menggambarkan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun diwilayah tersebut.

Jika melihat angka PDRB Provinsi Sulsel atas dasar harga berlaku dalam 2 tahun 2004-2005 (berdasarkan data yang dipublikasi instansi terkait yaitu Bappeda melalui publikasi BPPMD Tahun 2006) tejadi kenaikan yaitui pada tahun 2005 PDRB Sulsel mencapai 52.427.240  milyar rupiah. Ini berarti mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebelumnya yang hanya mencapai 44.744.533 milyar rupiah.

PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005

Meski demikian angka tersebut di atas berbeda dengan data yang dipublikasi BPS ‘Sulsel dalam Angka Tahun 2006' yang menyebutkan PDRB Sulsel atas harga berlaku pada tahun 2005 hanya 51.912.881,19 milyar rupiah. Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa PDRB Sulsel atas harga berlaku pada tahun 2004 dan 2005 tetap mengalami kenaikan.

Sementara persentase pertumbuhan PDRB Sulel atas harga berlaku selama 5 tahun (2001-2005) berada diatas 5 %, yaitu 5,23 % (2001), 5,42 % (2003), 5,26 % (2004) bahkan sampai 6,05 % pada tahun 2005, kecuali pada tahun 2002 hanya mencapai 4,08 %.

Pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel mengalami perkembangan yang semakin membaik.  Seiring dengan itu, diikuti dengan pertumbuhan investasi sebesar 6,49 persen pada tahun 2005 dibandingkan pertumbuhan investasi tahun 2004 sebesar 7,41 persen.

Berdasarkan BPS (2006), sektor pertanian masih memiliki kontribusi yang terbesar dalam PDRB Provinsi Sulsel selama 5 tahun terakhir.  Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2005 sebesar 31,60 %, disusul sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 15,15 %, kemudian sektor Industri Pengolahan 13,72 %. Sektor industri pengolahan ini diharapkan mampu menunjang sektor pertanian dengan berorientasi pada agroindustri.

Pertumbuhan PDRB Perkapita

Secara khusus PDRB Perkapita berpengaruh terhadap kenaikan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan secara umum. Tentu meningkatnya angka PDRB diikuti pula oleh peningkatan angka PDRB perkapita.

Bila memperhatikan Gambar 6 di bawah ini, maka tergambar bahwa selama lima tahun (2001-2005) angka PDRB Perkapita mengalami peningkatan fluktuatif karena terjadinya penurunan pada tahun 2002 lalu.

Pertumbuhan ekonomi Sulsel berdasarkan PDRB Perkapita Provinsi Sulsel selama 5 tahun terakhir (2001-2005) memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik, dan pertumbuhan yang paling signifikan terjadi dari tahun 2004 yang pertumbuhannya 3,8 % dengan PDRB Perkapita atas harga berlaku 5.776.921 juta rupiah dan atas atas harga konstan 2000 4.445.773 juta rupiah meningkat pada tahun 2005 menjadi 9,3 % dari PDRB Perkapita atas harga berlaku 6.943.005 juta rupiah, dan PDRB Perkapita atas harga konstan  4.859.318 juta rupiah.

Tabel di bawah ini memperlihatkan PDRB Perkapita perbandingan PDRB perkapita 2001-2005 antara harga berlaku dan harga konstan 2000.

PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2005

Pertumbuhan Tenaga Kerja

Pertumbuhan Tenaga Kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun, pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian cenderung menurun, yakni tingkat pertumbuhan rata-rata -1,99 persen.

Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2005

Hal ini disebabkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini mengalami pertumbuhan fluktuatif dimana pada awal periode terjadi peningkatan dari 1,77 juta orang pada tahun 2001 menjadi 1,82 juta orang pada tahun 2003.  Selanjutnya mengalami penurunan sebesar 1,63 juta orang pada tahun 2005. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memperlijatkan pertambahan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, mampu tumbuh rata-rata sebesar 28,19 persen.

Laju Inflasi

Dalam BPS tahun 2006 menggambarkan kondisi laju inflasi 8  Kota Indonesia Timur, yaitu Makassar, Manado, Palu, Kendari, Gorontalo, Ternate, Ambon, Jayapura selama tiga tahun (2003-2005) dengan peningkatan secara keseluruhan akan tetapi secara khusus setiap kota cukup fluktuatif.

Laju Inflasi di 8 Kota di KTI tahun 2003-2005

Angka laju pertumbuhan inflasi yang akan dipakai untuk melihat perkembangan laju Inflasi Provinsi Sulsel adala Kota Makassar karena daerah ini sebagai pusat kota dan aktifitas perekonomian di Sulsel.

Perkembangan laju inflasi Kota Makassar dari tahun 2001 hingga 2005 seperti yang terlihat pada Gambar 7 di bawah ini, menunjukkan angka yang berfluktuasi yaitu pada tahun 2001 inflasi Kota Makassar sekitar 11.77, kemudian menurun pada tahun 2002 dengan angka 8.25, menurun lagi tahun berikutnya 2003 yang hanya 3.01, dan tahun 2004 meningkat lagi 6.47, dan terus meningkat di tahun 2005 dengan angka 15.2.

Angkatan Kerja

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel,  jumlah angkatan kerja di Sulsel pada tahun 2005 mencapai 3.649.721,00 orang. Angka  tersebut merupakan jumlah angkatan kerja yang diperoleh dari 23 kabupaten/kota. Kota Makassar masih memiliki jumlah angkatan kerja yang tertinggi yaitu 542.282 orang, dengan rincian 449.388 orang sudah terserap didunia kerja, sedangkan 92.894 orang masih pengangguran.

Kondisi tersebut di atas berbanding lurus dengan tingginya jumlah angkatan kerja laki-laki (2.195.154 orang) yang terserap di dunia kerja daripada perempuan (873.967). Sementara angkatan kerja perempuan yang menganggur  masih lebih tinggi yakni sebanyak 355.316 orang, dibandingkan penganggur laki-laki yang hanya 226.068 orang. Hal ini menjadi fenomena ditengah pengarus-utamaan gender terkait dengan kesempatan kerja bagi dan penciptaan lapangan kerja bagi perempuan.

Namun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan yang telaih ditetapkan melalui SK Gubernur No. 25 Tahun 2006 disebutkan bahwa jumlah tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 yang terdiri dari angkatan kerja yang berjumlah 3.501.080 orang, menurun 8,67 % menjadi 3.035.814 orang pada tahun 2005. Demikian juga untuk orang yang bekerja berjumlah 3.247.551 orang dan menurun 8,72% pada tahun 2005 menjadi 2.834.156 orang.

Jumlah kesempatan kerja yang tercipta pada tahun 2005 adalah sebanyak 2,85 juta orang, dan diperkirakan pada tahun 2006 meningkat sebanyak 2,98 juta orang, sedangkan jumlah orang yang tidak bekerja menurun 13,6 % dari 253.529 orang menjadi 235.684 orang pada tahun 2005, dan diharapkan jumlah orang yang tidak bekerja dapat berkurang  menjadi 225.058 orang atau sebesar 7,10. persen pada tahun 2005.

Angka Pencari Kerja

Berdasarkan data  Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2005 yang terpublikasi dalam Buku Sulsel Dalam Angka Tahun 2006 terbitan BPS Sulsel menyebutkan angka pencari kerja di Propinsi Sulsel pada tahun2005 mencapai 551.614 orang. Jumlah tersebut diambil berdasarkan penduduk yang sudah berusia 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan pada saat sensus diadakan. Kota Makassar masih tercatat sebagai daerah yang paling tinggi angka pencari kerjanya, yakni mencapai 91.537 orang, sedangkan daerah yang paling sedikit angka pencari kerjanya adalah Kabupaten Enrekang yang hanya 5.820 orang.  Tingginya angka pencari kerja di Kota Makassar sangat dimungkinkan oleh posisi dan keberadaan sebagai Ibukota Provinsi Sulsel dan pusat aktifitas perekonomian, pergadangan dan jasa.

Pertumbuhan Ekspor - Impor

Berdasarkan publikasi Bappeda dalam Informasi Hasil-Hasil Pembangunan Provinsi Sulsel Tahun 2004 lalu, untuk lima tahun terakhir (2000-2004), neraca perdagangan luar negeri Sulsel terlihat memiliki nilai positif di mana nilai ekspor terlihat lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Nilai ekspor pada tahun 2004 sebesar 1.016,00 ribu US$, dengan volume sebesar 680,18 ribu ton sekalipun demikian pertumbuhan rata-ratanya masih  meningkat menjadi 13,35 %, dengan dengan negara tujuan utama Jepang dan Amerika Serikat. Komoditi utama berupa  nikel, kakao, udang, ikan, dan kayu lapis.

Sedangkan tahun 2005, nilai ekspor Sulsel mencapai 1.268.833,75 ribu US$ dan volume ekspor sebesar 657.783,784 ton. Komoditi ekspor yang paling menonjol adalah biji kakao dengan volume sebesar 201.851,29 ton, disusul dedak gandum sebanyak 164.959,81 ton, kemudian nikel 73.575,32 ton.  Hal ini berbeda dengan nilai ekspor, pada tahun 2005, komoditi yang tertinggi nilai ekspornya adalah nikel sebesar 885.086.892 ribu US$, disusul kakao sebanyak 283.830.683,41 ribu US$.

Upah Minimum Regional Provinsi

Sejak tanggal 15 November 2006 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 673.200 perbulan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel bernomor 1409.a/XI/Tahun 2006. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian Sulawesi Selatan yang berimplikasi pada tingkat kebutuhan hidup layak pekerja. Pemberlakuan UMP tersebut di atas dimulai sejak tanggal 1 Januari 2007.

Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp Rp 673.200 perbulan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. UMP tersebut, seperti yang dijelaskan dalam SK Gubernur, berada pada kisaran 99,38% dari pencapaian secara bertahap Kebutuhan Hidup Layak Pekerja lajang Sulawesi Selatan yang disepakati sebesar Rp 677.333 perbulan.

Perkembangan Industri

Sektor industri dapat dibedakan atas industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Data industri besar dan sedang tersedia setiap tahun yang dikumpulkan dengan cara sensus lengkap, sedangkan data industri  kecil dan rumah tangga belum banyak tersedia padahal kedua industri ini sangat potensial pengembangannya dan memiliki kekuatan dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi riil.

Menurut BPS (2006) jumlah industri hingga tahun 2005 tercatat sebanyak 65.906 buah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 210.689 orang. Jumlah perusahaan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2004 sebelumnya dimana tercatat sebanyak 72.212 buah dengan tenaga kerja 209.319 orang.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu industri/usaha yang potensial di Sulsel adalah perusahaan/industri kecil. Perkembangan perusahaan/industri kecil mengalami perkembangan yang cukup baik, meskipun sempat terjadi penurunan  jumlah pada tahun 2004 yang hanya 65.906 buah dibandingkan dengan tahun 2003 sebelumnya sebanyak 74.212 buah. Meskipun demikian nilai investasi tahun 2004 tetap lebih tinggi yaitu sebesar Rp 410.006,76 juta  sedangkan tahun 2003 hanya Rp 382.192,31 juta.

Pada tahun 2004 tercatat bahwa dari 23 kabupaten dan kota di Sulsel, Kabupaten Wajo merupakan daerah yang paling banyak jumlah perusahaan kecil yang berinvestasi yaitu sebanyak 10.239 buah dengan nilai investasi berkisar Rp 12.925,68 juta. Dari segi jumlah perusahaan/industri kecil, Kabupaten Wajo mengalahkan Kota Makassar sebagai pusat Ibukota Provinsi Sulsel yanga hanya sekitar 4.211 buah, akan tetapi nilai investasinya masih tinggi dari Kabupaten Wajo.

Dari segi nilai investasi perusahaan kecil, Kota Makassar merupakan daerah  yang paling tinggi nilai investasinya yaitu sebesar Rp 191.875,32 juta. Penyerapan tenaga kerja untuk perusahaan/industri kecil selama 2 tahun, yaitu  2004 mencapai 209.319 orang dan mengalami peningkatan sebanyak 210.689 orang pada tahun 2005. Perusahaan kecil di Kota Makassar termasuk  kategori penyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 32.018 orang pada tahun 2004 dan 31.018 orang pada tahun 2005.

Perkembangan Investasi

Berdasarkan nilai investasi dan produksi jenis industri terhadap 23 kabupaten/kota di Sulsel pada tahun 2004 tampak nilai investasi industri hasil pertanian dan kehutanan masih menempati posisi tertinggi yaitu Rp 202.614.852,20 dibandingkan nilai investasi dari jenis industri logam, mesin dan kimia yang hanya sekitar Rp 53.212.004,99. Berdasarkan nilai investasi dan produksi jenis industri terhadap 23 kabupaten/kota di Sulsel pada tahun 2004 tampak nilai investasi industri hasil pertanian dan kehutanan masih menempati posisi tertinggi yaitu Rp 202.614.852,20 dibandingkan nilai investasi dari jenis industri logam, mesin dan kimia yang hanya sekitar Rp 53.212.004,99. Demikian pula dengan nilai produksi, industri pertanian dan kehutanan masih lebih tinggi Rp 781.428.865,43 ketimbang nilai produksi industri logam, mesin dan kimia hanya sebanyak Rp 589.675.455,00.

Dari data BPPMD Provinsi Sulsel 2006 menunjukkan  realisasi investasi PMDN mencapai  Rp 130.425,95 juta dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 721 orang (1 orang diantaranya adalah pekerja asing). Lebih detailnya pada tabel 14 di atas. Sedangkan realisasi invenstasi PMA di Sulsel selama 2006 mencapai 839.737,88 US$ dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 608 orang WNI dan 23 orang WNA.

Salah satu industri yang potensial pengembangannya ke depan di Sulsel adalah industri pertambangan. Produksi bahan tambang atau galian pada tahun 2004 yang banyak adalah tambang batu gamping 3.443.640,95 ton terdapat di Kabupaten Pangkep, disusul jenis tambang lainnya seperti tanah liat 709.869,28 ton di Kabupaten Pangkep, pasir nikel 73.283.138,00 kg di Kabupaten Luwu Timur, pasir 840,00 m³ di Kabupaten Bantaeng, dan marmer 11.684,82 m³ tersebar di Kabupaten Maros (1.520,04 m³) dan Pangkep (10.164,78 m³). Namun pengembangan industri tambang ini belum banyak dikembangkan karena beberapa faktor, salah satunya iklim investasi dan regulasi yang terkait dengan hutan lindung.

APBD, DAU dan DAK

Sesuai Perda No.  Tahun 2006 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi  atas:  (a) Anggaran  Pendapatan daerah Rp 1.547.839.606.955,09,-    (b) Anggaran Belanja Rp 1.657.033.848.755,09,- serta (c) Anggaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 144.894.241.800,00- yang terbagi atas (c.1) Penerimaan Rp 144.894.241.800,00,- dan (c.2) Pengeluaran sebanyak Rp 5.700.000.000,00.-

Pendapatan daerah diharapkan berasal dari  pendapatan asli daerah sebanyak Rp 788.025.288.887,95,- dana perimbangan Rp 715.536.904.000,00,- dan  lain-lain pendapatan yang sah Rp 44.277.414.067,14.-

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana disebutkan di atas diperoleh dari  pajak daerah Rp 675.517.000.000,00,-  retribusi daerah Rp 51.831.250.000,00,-  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 40.101.696.887,95,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebanyak Rp 20.575.342.000,00.-

Dana perimbangan  terdiri dari jenis pendapatan: (a) Dana bagi Hasil, (b) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp  116.028.904.000,00,- (c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 599.508.000.00,-

Selain pendapatan yang tersebut di atas, Provinsi Sulsel masih mengharapkan pendapatan berasal dari hibah sebanyak Rp 10.835.070.046,14-, dana darurat sebesar Rp 13.442.344.021,00-, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonom khusus sejumlah Rp 20.000.000.000,00-, dan bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lain.

Sementara anggaran belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai Rp 334.490.109.740,00-, belanja bunga Rp 425.000.000.000,- belanja hiba dan subsidi, belanja bantuan sosial sebanyak Rp 51.618.700.000,00-, belanja bagi hasi Rp 324.061.825.851,95, belanja bantuan keuangan Rp 203.341.158.700.00, dan belanja tidak terduga sejumlah Rp 15.000.000.000,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dari ringkasan APBD Tahun 2007 tergambar dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp 116.028.904.000,00- dan  sebanyak Rp 599.508.000.000.00,- Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara khusus belum diperoleh data alokasi DAU dan DAK untuk sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur. Yang bisa ditampilkan adalah alokasi APBD Tahun 2007 untuk sektor pendidikan terdiri dari pendapatan sebanyak Rp 30.000.000 dan belanja Rp 76.229.898.168. APBD  untuk sektor kesehatan terdiri dari pendapatan sebesar Rp 29.980.000.000 dan belanja Rp 131.276.032.745. Dana untuk sektor sosial terdiri dari pendapatan sebanyak Rp 22.500.000 dan belanja sebanyak Rp 14.439.854.129. Kemudian APBD untuk infrastruktur inklud di dalam dana pekerjaan umum sebanyak Rp 750.000.000 untuk pendapatan dan Rp 169.936.435.516 untuk anggaran belanja. Khusus bidang pekerjaan umum, dana tersebut dikelola oleh Dinas Prasarana Wilayah dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).