Ekonomi Maluku

Berdasarkan dasar harga konstan 2000, PDRB Maluku 2005 sebesar 3.259.174 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 5.07% dari tahun 2004 yang sempat mencapai 3.101.996 juta rupiah. Angka 5.07% merupakan laju pertumbuhan ekonomi daerah Maluku tahun 2005.

Data sementara dari Bappeda Provinsi Maluku, PDRB Maluku tahun 2006 adalah sebesar 3,44 trilyun rupiah dengan sektor yang dominan tetap pada sektor pertanian. Urutan peranan kesembilan sektor ekonomi dalam perekonomian Maluku 2005 adalah pertanian 35.76%; perdagangan, hotel dan restoran 25,68%; jasa 17,10%; pengangkutan dan komunikasi 8,94%; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,13%; industri pengolahan 4,50%; bangunan 1,22%; pertambangan dan penggalian 0,90% dan listrik & air minum sebesar 0,76%.

Jika dilihat sebagai besaran ekonomi, maka PDRB Maluku menempati posisi 28 dari 30 provinsi di Indonesia, sementara jika dilihat sebagai ukuran kemakmuran, maka PDRB Maluku menempati posisi ke-27 dari 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2005.

Pendapatan per kapita

Berdasarkan data Bappeda Maluku 2006, pendapatan regional perkapita Maluku tahun 2006 adalah 3,75 juta rupiah meningkat dari 3,42 juta rupiah pada tahun 2005 atau 3,10 juta rupiah pada tahun 2004. Berdasarkan data BPS Maluku 2004, pendapatan per kapita Maluku juga menempati posisi ke-28 dari 30 provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan pendapatan per kapita

Seiring dengan perbaikan situasi keamanan dan pemulihan dunia usaha, pertumbuhan pendapatan per kapita Maluku berdasarkan data Bappeda 2006 mulai mengalami peningkatan signifikan pada periode 2003-2004 dari 2,57 juta rupiah menjadi 3.10 juta rupiah dan terus meningkat mencapai 3,42 juta rupiah pada tahun 2005 dan 3,75 juta rupiah pada tahun 2006.

Laju inflasi

Inflasi Maluku tertinggi tercatat pada periode 1997 sampai 1999  yang mencapai 75,82% kemudian berfluktuasi pada periode 2000-2004. Tingkat inflasi Maluku pada tahun 2005 adalah 16,67% dan mengalami penurunan menjadi 4,80% pada tahun 2006.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja Maluku berfluktuasi pada periode 2004-2006, dimana angkatan kerja 2005 sebanyak 481.399 orang lebih sedikit dari periode 2004 yang sebanyak 505.296 orang. Namun meningkat lebih banyak menjadi 515.553 orang pada tahun 2006.

Angka Pencari kerja

Jumlah pencari kerja di Maluku pada tahun 2005 adalah sebanyak 68.619 orang. 10.471 orang diantaranya telah dihapuskan untuk mengisi 1.232 lowongan pekerjaan yang tersedia pada tahun 2005. Berdasarkan data Bappeda 2006, jumlah pengangguran tahun 2004 sebesar 15%, dan menurun menjadi 14,5% pada tahun 2006.

Upah minimum regional

Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku sesuai SK Gubernur No.138 Tahun 2002 adalah sebesar Rp.500.000/bulan, dengan fluktuasi pada sektor pertanian sebesar Rp.525.000/bulan, sektor pertambangan dan pendidikan sebesar Rp.510.000/bulan, sektor industri dan pengolahan sebesar Rp.535.000/bulan, sektor bangunan sebesar Rp.635.000 per bulan dan sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi sebesar Rp.635.000 per bulan.

Investasi

Jumlah investasi Penanaman Modal Asing Dalam Negeri tahun Maluku pada tahun 2005 yang direncanakan sebesar Rp. 3.262.401,78 dengan jumlah proyek 23 yang menyerap TKI sebanyak 40.778 dan TKA sebanyak 130 orang, dengan urutan sektor terbesar berturut turut adalah perikanan (11 proyek, Rp.1.655.372,25), sektor perkebunan (1 proyek, Rp.237.018,10) dan sektor jasa (3 proyek, Rp.199.327,25). Dari rencana ini, nilai investasi yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3.087.866,67 pada 12 proyek yang menyerap TKI sebanyak 4.009 orang dan 41 TKA, dengan sektor terbesar yang menerima investasi adalah berturut-turut sektor perikanan (10 proyek, Rp.2.188.191,60), sektor perkebunan (1 proyek, Rp. 189.614,54) dan sektor jasa (2 proyek, Rp.146.238,56).

Industri

Jumlah perusahaan industri aneka di Maluu pada tahun 2005 sebanyak 1.378 perusahaan dengan nilai investasi sebesa 12.958.000 ribu rupiah yang menyerap tenaga kerja sebanyak 4.841 orang. Jumlah perusahaan ini lebih banyak 6,24%, nilai investasi lebih besar 83,18% dan penyerapan tenaga kerja lebih besar 10,90 % jika dibandingkan dengan periode tahun 2004.

Eksport

Perkembangan nilai ekspor Maluku pada tahun 2005 mengalami kenaikan dari 94.807.130 US $ pada tahun 2004 menjadi 105.133.960 US$ pada tahun 2005 atau sebesar 10,89%. Sumbangan terbesar nilai ekspor ini berasal dari eksport non migas yang meliputi minyak mentah dan ikan beku masing-masing sebesar 41.464.280 US$ dan 26.731.660 US$. Dari 26 negara tujuan, realisasi eksport Maluku tertinggi adalah Singapura sebesar 45.076,92 US$ atau sekitar 42,87% dari total nilai eksport.  Berdasarkan data sementara Bappeda 2006, nilai ekspor Maluku pada tahun 2006 telah mencapai 142 juta US$.

Import

Nilai import Maluku pada tahun 2005 mengalami kenaikan dari 6.355.013,96 US$ pada tahun 2004 menjadi 64.365.914,61 US$ pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 912,83%. Kelompok barang modal merupakan kelompok terbesar yang diimpor dengan total nilai 34.670.476,76 US$ atau sebesar 53,86%.

APBD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006, maka rincian APBD Provinsi Maluku Tahun 2006 terdiri dari Pendapatan sebesar Rp.561.772.984.000,-; Belanja sebesar Rp.587.939.734.000,- dan Pembiayaan sebesar Rp. 26.166.750.000,-

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan data dari Biro Keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan total Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp. 425.147.000.000,- dan terealisasi sebanyak Rp.425.136.996.000,-

Pendidikan

Untuk sektor pendidikan, dari usulan Rp. 42.758.639.737,- terealisasi sebesar Rp.42.026.813.126,- pada tahun 2006.

Kesehatan

Untuk sektor kesehatan, dari usulan Rp. 11.592.608.319,- terealisasi sebesar Rp.11.278.858.026,- pada tahun 2006

Sosial

Untuk sektor sosial, dari usulan Rp. 6.414.751.285,- terealisasi sebesar Rp. 6.305.412.139,- pada tahun 2006.

Infrastruktur

Untuk sektor infrastruktur, berdasarkan rekapitulasi nilai aktiva tetap bernilai Rp.3.200.834.453,16 pada tahun 2006.

Sementara sejak 2-3 tahun terakhir, pemerintah Provinsi Maluku tidak menerima Dana Alokasi Khusus, yang dialihkan kepada penyediaan infrastruktur kabupaten/kota