Waspada: Surat Edaran Palsu mengatasnamakan Bappenas

Ketika berkunjung ke Manado beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Noldy Tuerah, Kepala Bappeda Sulawesi Utara tentang praktek cerdas di Sulawesi Utara dan program Analisa Pengeluaran Publik dan Peningkatan Kapasitas (PEACH). Program ini adalah program kerjasama antara Bank Dunia, BaKTI, dan Pemda Sulut yang sudah mencapai tahap peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah.

Sementara kami sedang berbincang, datanglah 3 orang kepala desa dari Kabupaten Sangihe, ingin bertemu dengan Pak Noldy sebagai Kepala Bappeda. Setelah ditanya maksud kedatangannya, ternyata ketiga kepala desa ini menerima surat edaran palsu mengatasnamakan Bappenas tentang alokasi dana desa (ADD). Pada surat edaran tersebut disampaikan bahwa desa-desa tersebut terpilih sebagai penerima alokasi dana desa ADD untuk tahun 2011-2012.

Lebih lanjut pada surat tersebut disampaikan beberapa hal antara lain desa-desa tersebut terpilih untuk menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara langsung dari Kementrian Bappenas untuk menunjang segala bentuk pembiayaan dan pembangunan desa. Kepala desa terpilih sebagai penerima dana tersebut dihimbau untuk segera menyelesaikan dana jaminan pencairan dana ke Biro Keuangan Pusat sebesar 3% dari jumlah alokasi dana desa yang akan diterima. Dalam surat tersebut, para kepala desa diminta untuk mengkonfirmasikan dengan kepala bappeda provinsi setempat.

Pak Noldy kemudian member pengertian kepada ketiga kepala desa tersebut bahwa surat edaran yang mereka terima adalah palsu dan membacakan surat edaran dari kementrian dalam negeri perihal surat palsu tersebut. Saya merasa prihatin dengan ketiga kepala desa tersebut yang telah melakukan perjalanan selama 1 malam demi untuk mengkonfirmasikan hal yang tidak benar tersebut.

Setelah tiba di Makassar, saya berusaha mencari referensi tentang surat palsu tersebut dan ternyata memang benar dan telah diposting di websitenya Bappenas. Linknya seperti berikut ini: http://www.bappenas.go.id/node/121/3216/surat-edaran-palsu-mengatasnamakan-kementerian-ppn-bappenas/.

 Alangkah berani dan teganya pihak yang melakukan hal ini. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kepala desa yang tidak mengkonfirmasikan hal tersebut ke kepala bappeda provinsi setempat? Bagaimana dengan desa yang berada di pulau-pulau kecil yang letaknya sangat jauh dari ibukota provinsi? Mungkin mereka telah mentransfer 15 juta rupiah sebagai jaminan uang yang akan diterima.

Dengan membuat tulisan ini, saya menghimbau teman-teman sekalian agar dapat menginformasikan tentang surat palsu ini kepada saudara-saudara kita yang tinggal di desa agar mereka tidak tertipu dengan pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan tersendiri tanpa memperdulikan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita di desa.