Mendorong Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo

Oleh: Ir. Aryanto Husain, MMP

(Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Gorontalo, Koordinator Forum KTI Wilayah Gorontalo)

Mutu dan status pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun belakangan ini terus memperoleh perhatian dari berbagai kalangan. UNDP, misalnya menilai walaupun masih terpaut jauh dari capaian nasional, mutu pembangunan manusia di daerah terus membaik dan mengalami peningkatan yang cukup signifkan.   Memang, perbandingan antar provinsi menempatkan Provinsi Gorontalo dalam kelompok bawah dalam mutu pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo secara agregat bahkan masih tertinggal dibandingkan provinsi lainnya.  Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2006, Provinsi Gorontalo  menempati  posisis 25 dari 33 provinsi di Indonesia.  Walaupun demikian, provinsi ini mengalami trend perbaikan IPM dari tahun ketahun.  Tahun 2010 IPM Provinsi Gorontalo meningkat menjadi 70,28, bandingkan dengan capaian tahun 2006 sebesar 68.  Poin peningkatan yang besar ini  mendapat penghargaan Human Development Awards dari Menko Kesra. Demikian halnya di tingkat kecamatan, sebagian besar kecamatan di Provinsi Gorontalo berada dalam status menengah atas, hanya 25 persen kecamatan yang berada dalam status menengah-bawah. Perhitungan IPM pada 40 kecamatan yang dilakukan tahun 2006 menemukan adanya 15 kecamatan yang IPMnya berada dibawah rata-rata provinsi. Perhitungan kembali IPM pada 66 kecamatan di Provinsi Gorontalo di tahun 2011 menemukan 39 kecamatan masih memiliki IPM dibawah rata-rata provinsi; sedangkan 27 kecamatan lainnya telah berada diatas rata-rata provinsi.  Dengan kata lain, lebih dari separuh kecamatan di Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan IPMnya terutama kecamatan-kecamatan hasil pemekaran. Ini artinya pembangunan manusia di Gorontalo melalui upaya perbaikan IPM pada beberapa kecamatan masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo di masa yang datang.

Pertanyaan sekarang mengapa pembangunan manusia begitu penting dipertimbangkan dalam pembangunan Gorontalo kedepan, serta bagaimana menginstitusionalkan instrumen ini kedalam perencanaan daerah?

Pembangunan manusia adalah parameter keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Menurut UNDP, pembangunan berpusat pada manusia. Dengan kata lain, manusia adalah tujuan akhir pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan.  Harus disadari bahwa pembangunan manusia tidak sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi tapi juga mencakup pengembangan human choices yang meliputi kehidupan yang sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan, memiliki akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan, hingga pada lingkungan tempat tinggal yang layak dan memadai. Dalam konteks ini, UNDP mengenalkan ukuran pembangunan terhadap perubahan kondisi manusia di suatu  wilayah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM bahkan secara internasional digunakan sebagai salah satu indikator penting keberhasilan sebuah pembangunan. IPM sendiri merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.  Indeks diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh suatu wilayah dengan nilai maksimum 100. Ketiga dimensi IPM tadi saling terkait dengan aspek lainnya seperti pembangunan infrastruktur, social dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan jika IPM Gorontalo terus membaik maka upaya pembangunan manusia didaerah juga semakin baik sekaligus menjadikan Gorontalo sebuah daerah yang kondusif dan layak untuk ditinggali.

Sebagai daerah yang relative baru, Provinsi Gorontalo perlu secara kontinyu memperbaiki status pembangunan manusianya. Daerah yang maju tidak hanya dilihat dari pesatnya pembangunan ekonomi dan fisik dan prasarana semata tapi dari bagaimana penduduk Gorontalo menikmati pilihan-pilihan hidup yang layak (a process of enlarging people’s choices). Formulasi program pembangunan berbasis IPM akan bermuara pada pembangunan ekonomi, social dan infrastruktur yang mendukung kehidupan yang layak tadi. Sebaliknya, pembangunan daerah yang mereduksi upaya pembangunan manusia hanya akan menghasilkan wilayah dinamis dan maju tanpa kenyamanan hidup bagi penduduknya. Mainstreaming konsep pembangunan manusia di daerah ini juga akan membawa Gorontalo kedalam kancah pergaulan global yang juga mempromosikan konsep ini. PBB jauh-jauh hari memberikan penekanan agar setiap bangsa-bangsa di dunia menyusun status pembangunan manusianya setiap tahun (National Human Development Report).  Pembelajaran di India yang berhasil me-manage upaya pembangunan manusia pada level Negara bagian (state) bisa dijadikan referensi saat merancang tatakelola adaptasi IPM kedalam pembangunan di daerah. Negara ini membentuk unit khusus koordinasi dan penelitian pembangunan manusia pada setiap state yang didukung penuh oleh UNDP (HDR & C Unit). Unit ini khusus menyediakan input bagi penyusunan perencanaan 5 tahunan, mengorganisir diseminasi dan pembahasan IPM pada berbagai elemen masyarakat hingga mengkoordinasikan formulasi program berbasis pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota. Hasilnya India menjadi salah satu Negara dengan mutu manusianya yang semakin baik sekaligus Negara dengan kekuatan ekonomi baru di dunia.

Upaya mengadaptasikan IPM kedalam perencanaan adalah hal krusial dalam masa 5 tahun kedepan (2012-2017). Langkah pertama yang penting adalah memasukan konsep pembangunan manusia kedalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017.  Konsep pembangunan manusia harus menjadi muatan utama dari dokumen ini sehingga nantinya dapat diekseksui secara terstruktur dan sistimatis setiap tahunnya melalui RKPD. Konsep ini juga harus tergambar jelas dalam Renstra setiap SKPD. Upaya ini akan memudahkan penyusunan APBD berbasis pembangunan manusia serta sinergitas program yang bersumber pada APBN dan sumber dana lainnya. Penguatan peran Bappeda seperti Human Development Research and Coordination Unit (HDR & C Unit) di India diharapkan mampu mengkoordinasikan proses upstreaming pembangunan manusia kedalam perencanaan sektoral dengan merujuk pada rencana makro 5 tahunan RPJMD Provinsi. Peran ini dapat dikembangkan sekaligus untuk memonitor proses serupa pada tingkat kabupaten/kota. Strategi ini akan memastikan seluruh program pembangunan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi terarah dan terukur pada pencapaian perbaikan IPM Provinsi. Desain tatakelola penggunaan IPM untuk pembangunan yang focus seperti ini bisa membawa Gorontalo diapresiasi pada lingkungan internasional karena dianggap mampu me-mainstreaming komitmen global ini pada tingkat daerah. 

Meningkatkan status pembangunan manusia melalui perbaikan nilai IPM tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan keseriusan, konsistensi, dan komitmen antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Walaupun demikian organisasi dan tatakelola adaptasi dan implementasi pembangunan berbasis IPM menjadi langkah maju dan cerminan upaya Pemda memajukan kualitas masyarakatnta. IPM dapat dijadikan konsensus sekaligus instrumen pemgambilan kebijakan bagi proses pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan serta semua elemen masyarakat. Pada gilirannya nanti, kita tidak hanya lagi bermain di ranah kinerja aksi (action performance) namun telah memperlihatkan hasil nyata dan dampak pembangunan melalui kesejahteraan masyarakat yang direfleksikan oleh kinerja hasil (achievement performance).