Update Praktik Cerdas: Program Malaria Maluku Utara, Membuka Mata Hati Mereka Sendiri

Di usia 70-an, sosok Ote panggilan Dr. Ahmad Azis masih bersemangat dan tidak terlihat ada penurunan kesehatan sedikit pun. Ketika ditanya hal-hal yang behubungan dengan penyakit malaria, mata Ote masih berbinar-binar, suaranya keras dan lantang. Hanya ketika tahun lalu bertemu, mimik muka Ote masih dipenuhi dengan rasa tidak puas. Kali ini setiap orang yang bertanya mengenai perkembangan Program Terpadu Malaria Center, senyum puas sudah menghiasi mukanya.

Serupa dengan daerah lain di Kawasan Timur Indonesia, Maluku Utara memiliki wilayah perairan yang lebih banyak daripada daratan yakni 76,27% dari 140.225,32 km2. Sebagian besar penduduk bermukim di daerah pesisir ketimbang di pegunungan. Kebanyakan daerah pesisir yang kini menjadi pemukiman sekarang adalah bekas rawa dengan banyak genangan air. Sebuah tempat yang ideal bagi nyamuk malaria untuk berkembang biak. Tak heran bila banyak daerah di Maluku Utara, termasuk Halmahera Selatan menjadi daerah endemis Malaria.

Halmahera Selatan pernah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat serangan malaria pada tahun 2003 hingga 2007. Pada masa itu daerah ini kehilangan 268 jiwa akibat penyakir malaria. Bahkan pada tahun 2005, Halmahera Selatan mengalami angka insiden tahunan Malaria (Annual Malaria Incidents) tertinggi yaitu 80,2%.

Dari kejadian-kejadian tersebut, kemudian ide dan konsep Malaria Center muncul, dimana penyelesaian dan penanggulangan penyebaran penyakit Malaria bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi diintegrasikan dengan masalah lainnya serta kolaborasi dari berbagai pihak kepentingan untuk menanggulangi masalah malaria bersama-sama.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pendekatan Participatory Learning Action (PLA) diperkenalkan, dimana masyarakat diajak ikut serta mencari solusi dan menanggulangi penyakit malaria bersama-sama. Disisi pendidikan, muatan lokal pendidikan mengenai penyakit malaria dikembangkan. Anak-anak SD sudah diperkenalkan apa itu nyamuk malaria, perkembangan nyamuk malaria itu sendiri dan bagaimana membuat lingkungan bersih yang bebas nyamuk malaria. Anak-anak sejak SD sudah ditanamkan kebiasaan untuk membasmi malaria di lingkungan tempat tinggal mereka.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, semua SKPD bekerjasama untuk memerangi malaria. Bukan hanya Dinas Kesehatan saja tapi Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahu membahu berkolaborasi membuat program pengentasan malaria. Tak lupa di sisi kesehatan, program integrasi dibuat juga untuk ibu dan anak. Melalui program KIA di posyandu, sistem monitoring penyakit malaria untuk ibu dan anak dibuat untuk menekan angka malaria.

Sejak pertemuan Forum KTI tahun lalu, tampaknya membawa kesan mendalam untuk Ote dan Firmansyah, Pelaksana Program Malaria Center di Halmahera Selatan yang ikut hadir pada acara tersebut yang menjelaskan tentang Program Terpadu Malaria Center. Ote selalu berulang kali mengucapkan terima kasih yang mendalam karena diundang dalam acara tersebut. “Sejak kami ikut Forum KTI, banyak sekali orang yang mengontak kami dan ingin datang kesini,” tutur Ote sumringah.

Saat ini program Malaria Center mulai mendapat perhatian bukan hanya dari Kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara, tetapi daerah lain ingin belajar dan mecoba mengadaptasi program ini didaerah mereka masing-masing. Tercatat ada beberapa provinsi yang datang ke Maluku Utara untuk belajar. NTT mengirimkan perwakilan dari 6 Kabupaten, kemudian Sulawesi Barat akan mecoba mengadaptasi sistem dan proses PLA Maluku Utara.  “Pada saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sudah meminta Iswahyudi, Pelaksana Program Malaria Center Maluku Utara untuk pergi ke Mamuju untuk memberikan pelatihan mengenai PLA,” sambung Ote. Provinsi Papua, Maluku dan Aceh pun sudah mengunjungi Maluku Utara khususnya Halmahera Selatan untuk ikut belajar dan berkunjung.

Untuk Kab. Halmahera Selatan sendiri, sepak terjang Program Malaria Center sudah dilandasi dan diperkuat oleh Perda No. 8 tahun 2011. Firmansyah mengatakan bahwa hal ini adalah keunikan dan kelebihan di Kab. Halmahera Selatan, karena  yang mengajukan rancangan Perda biasanya adalah pemerintah daerah. Namun, untuk Perda ini, anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuat Perda tentang penanggulangan Malaria khusus di Kab. Halmahera Selatan. “Setelah hampir dua tahun, melalui proses yang cukup panjang, Perda ini disetujui dan disahkan,” lanjut Firmansyah. Menurut Firmansyah, dengan adanya Perda No. 8 tahun 2011, maka kerjasama lintas sektor yang selama ini sudah dibangun untuk penanggulangan malaria akan lebih terjamin. “Jadi, kedepan siapa pun pemimpinnya, program ini akan terus berjalan berkesinambungan,” kata Firmansyah. Dalam Perda ini tercantum jelas pasal-pasal mengenai diaturnya pemberdayaan masyarakat melalui PLA dan kerjasama lintas sektor.

Hal yang menggembirakan juga terjadi di Kabupaten lain di Maluku Utara, setelah Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Morotai, Halmahera Barat, Tobelo, Tidore Kepulauan semakin serius untuk mengimplementasi program Malaria Center. “Saya kira dengan promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan program kami ini, sekarang membuahkan hasil, usaha kami untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan swasta dan BUMN, bisa berjalan dengan lancar,” imbuh Ote sambil tersenyum gembira. Ote menjelaskan bahwa beberapa perusahaan tambang yang biasanya bingung untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, sekarang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan PLA di beberapa tempat. “Aneka Tambang membantu proses PLA di Kab. Halmahera Timur. Yang aneh lagi, Bank Indonesia pusat sampai kesini dan memberikan bantuan PLA untuk Kab. Tidore!,” sambung Ote setengah berteriak. Selain membantu PLA, Bank Indonesia juga memberikan dana untuk pelatihan fasilitator di 3 desa Kecamatan Oba Tengah, Kab. Tidore Kepulauan.

Yang menjadi salah satu kekuatan dari program ini adalah oleh, untuk dan buat masyarakat itu sendiri menurut Ote. “Moto PLA adalah biarlah mereka menyelesaikan persoalan mereka dan biarlah mereka membuka mata hati mereka sendiri,” lanjut Ote dalam penjelasannya. “Harus dibangun bersama dan tidak menggurui,” sambungnya. Proses PLA yang dilakukan tidak lepas dari program nasional Gebrak Malaria, tetapi proses yang dilakukan tetap melibatkan penuh masyarakat didaerah itu, supaya mereka sendiri yang mau berubah. “Perubahan yang dilakukan harus secara holistik artinya keseluruhan, perubahan tersebut terlihat dari karakter masyarakat, yang lebih ramah, baik dan bahkan punya tolerasi tinggi,” ujar Ote. Contohnya di Desa Bori, Halmahera Selatan. Kasus malaria disana menurun drastis bahkan tidak ada sama sekali dalam beberapa bulan ini.

Khusus Halmahera Selatan saja, kasus malaria sudah menurun di 249 desa. “Tahun 2010 angka Annual Parasite Insidence (API) di 27 per 1000 penduduk, sekarang di tahun 2011 sampai bulan Oktober di angka 7,4 per 1000 penduduk,” kata Firmansyah. Data penelitian dari Universitas Hasanuddin, Makassar yang melakukan survei pada siswa-siswa SD di Halmahera Selatan dengan mengambil sample darah mereka setiap 10 hari menunjukkan selama 10 bulan tidak ada yang positif malaria.

PLA menjadi proses kunci keberhasilan program ini, karena menggerakan masyarakat untuk bahu membahu dengan pemerintah dalam memerangi malaria. Bahkan proses PLA bukan hanya digunakan dalam memerangi isu malaria saja, tapi masyarakat sudah mulai melakukan PLA untuk jenis penyakit menular lainnya seperti rabies. Pola PLA membangun karakter masyarakat untuk mandiri, memanfaatkan sumber daya dari desa sendiri dan tidak ‘mengemis’ lagi pada pemerintah. “Kelambu itu hanya bisa tahan 3 tahun saja, bila kita hanya buat program bagi kelambu ke masyarakat, namun bila program malaria digabung dengan PLA dan lintas sektoral, maka akan mampu merubah masyarakat, membangun pola hidup  bersih dan malaria otomatis akan hilang. Jadi buka mata hati masyarakat dulu, maka malaria itu akan hilang,” imbuh Ote sambil tersenyum gembira.