Selamatkan NTT dari Kelaparan

Kamis, 08 April 2010 | 01:03 WIB

Pemerintah pusat dan daerah tak boleh membiarkan penduduk yang kelaparan di Nusa Tenggara Timur. Di antara mereka ada yang hanya makan pisang, bahkan putak alias makanan ternak. Mereka perlu segera ditolong agar kesehatannya tak terganggu. Solusi jangka panjang pun harus dipikirkan agar peristiwa ini tak terulang hampir setiap tahun.

Sebagian besar penduduk yang tidak beruntung itu berada di Pulau Sumba. Tiga dari empat kabupaten di sana, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Timur, mengalami krisis pangan. Hanya satu kabupaten yang relatif makmur, yakni Kabupaten Sumba Barat Daya. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, krisis ini dipicu oleh gagal panen akibat musim kemarau yang datang lebih cepat.

Pemerintah seharusnya bisa mengantisipasinya karena faktor alam itu bisa diprediksi. Membiarkan para petani padi gagal panen, sehingga jatuh miskin dan tak mampu memenuhi kebutuhan makan yang layak, sungguh keterlaluan. Jauh hari, bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah mestinya telah membuat kebijakan untuk menyelamatkan penduduk dari kejadian memilukan ini.

Di Kabupaten Sumba Timur, misalnya, sekitar 30 ribu warga 121 desa--dari seluruhnya 140 desa di kabupaten itu--kini memakan pisang karena tidak memiliki beras. Ini sebenarnya bukan masalah, karena pisang pun sumber karbohidrat. Tapi penduduk yang sudah tidak punya pisang kini mulai memakan putak, yang sebenarnya hanya layak dikonsumsi binatang.

Jika ditelisik lebih jauh, masalahnya memang bukan sekadar gagal panen, tapi juga ketidakmampuan pemerintah daerah meningkatkan taraf hidup warganya. Tingkat ekonomi penduduk di daerah yang kini dilanda krisis pangan nyaris tak beranjak naik. Bahkan, menurut seorang anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, ada penduduk di sana yang hampir sepanjang tahun hanya mengkonsumsi pisang karena tak sanggup membeli beras.

Pemerintah perlu mengoreksi arah pembangunan ketahanan pangan di NTT. Kabupaten Sumba Timur, contohnya, seharusnya tidak mengandalkan padi. Tanaman ini tak tahan kekeringan, sehingga tidak cocok untuk wilayah dengan musim kemarau panjang. Padahal ada banyak jenis tanaman lain yang tahan kekeringan, seperti ubi atau singkong, yang juga kaya karbohidrat. Potensi lain, seperti pengembangan peternakan, mestinya juga bisa dikembangkan untuk memakmurkan penduduk. Sebab, kabupaten dengan sekitar 200 ribu penduduk ini memiliki padang rumput luas.

Kasus ini juga menggambarkan sisi gelap kebijakan otonomi daerah. Daerah yang kaya cenderung semakin kaya karena semakin pintar pula mengelola pembangunan daerahnya. Sebaliknya, daerah miskin cenderung semakin miskin karena kesulitan membuat proyek pembangunan yang bisa memakmurkan rakyatnya.

Itulah pentingnya peran pemerintah pusat memonitor sekaligus membantu daerah-daerah tertinggal. Pemerintah memiliki Kementerian Kawasan Tertinggal dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jika ada suatu daerah kesulitan menolong penduduknya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yakni pangan, instansi ini pun harus segera bergerak. Jangan biarkan kelaparan terjadi di pelosok mana pun di negeri ini.

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2010/04/08/krn.20100408.196340.id.html