PEREKONOMIAN DAERAH, KTI DAN MP3EI : Perspektif Data SulSel

PEREKONOMIAN DAERAH, KTI DAN MP3EI : Perspektif Data SulSel

Oleh : Abdul Madjid Sallatu

1. Ketimpangan antara KBI dan KTI adalah realitas perekonomian daerah selama lebih dari empat dekade terakhir. Sampai saat ini masih terus menjadi tema pembicaraan yang menarik. Bagaimana gambarannya dan akan seperti apa kecenderungannya ke depan?
2. Penting dipahami bahwa keberadaan SulSel juga mencerminkan gambaran ketimpangan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di KTI. Karena itu, mencermati data SulSel memiliki daya tarik tersendiri. Bila perekonomian daerah SulSel mencatat perkembangan yang pesat, sebagaimana data-data makro beberapa tahun terakhir, pertanyaannya, akankah kesenjangannya dengan perekonomian nasional bisa semakin dipersempit? Bila jawabannya adalah ’ya’, maka bisa saja berarti perekonomian daerah SulSel akan semakin besar kesenjangannya dengan daerah-daerah lain di KTI. Tetapi, bila jawabannya adalah ’tidak’, sepatutnya menjadi keprihatinan, oleh karena pertanyaannya, lalu bagaimana kesenjangan perekonomian daerah-daerah lain di KTI terhadap perekonomian nasional.
3. Saat ini pemerintah kembali mencanangkan kebijakan dan strategi ekonomi nasional baru lagi, setelah Visi Ekonomi Indonesia 2030, yang disebut sebagai Master Plan Percepatan dan Perluasan Permbangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI, 2011-2025). Adanya kata ’perluasan’ sebenarnya mengisyaratkan semacam pengakuan bahwa memang selama ini terjadi konsentrasi pembangunan ekonomi di tanah air, secara geografis atau wilayah dan mungkin juga secara sektoral. Tetapi pada dasarnya setidaknya ada dua hal pokok penting dicermati. Pertama, apakah kinerja perekonomian nasional pada 2025 benar-benar akan mampu memperluas basis pembangunan ekonomi Indonesia? Dan kedua, dengan mencermati data SulSel, akankah tergambar kecenderungan semakin menyempit kesenjangan antara KBI dan KTI?
4. Sejak sekitar dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi SulSel selalu berada diatas angka laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada saat krisis multi dimensi pada akhir dekade 1990an, marjin perbedaannya cukup signifikan. Hanya saja pertumbuhan ekonomi Sulsel menunjukkan dimensi yang berbeda, dalam dua dekade terakhir. Bila sebelumnya pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih didorong oleh sektor ril, maka dewasa ini dorongan sektor konsumsi cukup siginifkan. Tetapi tetap saja pertumbuhan ekonomi SulSel yang melaju dalam tiga tahun terakhir dalam ukuran ’single-digit’. Padahal untuk mempersempit kesenjangan SulSel dan Nasional harus mampu melaju dengan ‘double-digit’. Itu sebabnya kontribusi PDRB SulSel terhadap PDB Nasional masih tetap kecil dan belum meningkat secara signifikan.
5. Marjin perbedaan antara pertumbuhan PDRB per kapita SulSel dan PDB per kapita Nasional, kurun waktu 2006-2010, tercermin relatif stabil perbandingannya. Artinya, untuk dapat mempersempit kesenjangan, memang pertumbuhan ekonomi SulSel dituntut lebih pesat lagi, ‘double-digit’. Patut diduga, dan seyogyanya mendapatkan perhatian penentu kebijakan di SulSel, bahwa di daerah ini masih berlangsung in-efficiency dalam pembentukan nilai tambah sektor-sektor ekonomi. Dugaan ini, bila disertai oleh dugaan lainnya, yaitu masih terjadi transaction costs yang sangat tinggi, maka masih akan sulit untuk memacu pertumbuhan ekonomi  SulSel untuk mencapai ‘double-digit’. Oleh karena berarti terdapat sejumlah bottlenecking penciptaan nilai tambah dalam perekonomian daerah ini. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di KTI?
6. Dalam perekonomian  daerah SulSel, sektor pertanian yang masih berciri sektor primer masih merupakan penyumbang terbesar. Bila digabungkan dengan sektor primer lainnya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, tentu saja akan menghasilkan kontribusi akan lebih besar lagi. Sedangkan kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan, listrik/gas/air bersih) masih berada dibawah kontribusi sektor primer diatas. Kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor tersier (perdagangan, hotel, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa lainnya). Gambaran ini menjustifikasi bahwa memang perekonomian daerah SulSel masih singnifikan didorong pertumbuhannya oleh sektor konsumsi ketimbang sektor ril. Gambaran seperti ini nampaknya membutuhkan terobosan kebijakan yang bersifat out of the box.
7. Dalam bahasa MP3EI, perekonomian Indonesia tidak boleh lagi hanya didasarkan pada ‘efficiency-driven economy’. Karena itu berarti hanya mengembangkan business as usual. Padahal, bisa diduga bahwa perekonomian daerah di KTI bahkan belum mencapai apa yang dimaksud dengan ‘efficiency-driven economy’. MP3EI secara eksplisit menggunakan istilah yang bersifat ‘high-call’, yaitu keinginan untuk menghadirkan ‘innovation-driven economy’. Mengisyaratkan perlunya mengkreasikan perkembangan ekonomi nasional yang bersifat out of the box dan not business as usual. Bagaimana perekonomian daerah SulSel dan daerah-daerah lain di KTI mampu menempatkan dirinya dalam kerangka perkembangan seperti ini?
8. Dari data Penggunaan PDRB SulSel, terlihat menggembirakan bahwa pembentukan modal tetap bertumbuh double-digit dalam kurun waktu 2005-2010. Hanya saja perlu ditelaah lebih lanjut sektor ekonomi yang mana yang berkontribusi besar dalam pembentukan modal tetap tersebut. Oleh karena bila terjadi pada sektor tersier, itu berarti penguatan sektor primer belum menggembirakan. Dugaan ini bisa dicermati dari pertumbuhan ekonomi Kota Makassar misalnya, yang bahkan jauh lebih melaju dari pertumbuhan provinsi SulSel sendiri.  Bila dugaan ini benar, maka daerah-daerah kabupaten/kota di SulSel pada umumnya hanya lebih banyak mengandalkan investasi dan pembentukan dari sektor pemerintah, terutama APBN tentunya. Realitas seperti ini kurang menguntungkan untuk memacu pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di SulSel. Apalagi alokasi program dan anggaran pembangunan melalui APBN  ke daerah-daerah nampaknya masih bersifat business as usual.
9. PDRB kabupaten/kota di SulSel, juga memperlihatkan adanya kesenjangan antar daerah. Besarnya sumbangan sektor tersier dalam perekonomian SulSel, menjustifikasi mengapa PDRB Kota Makassar, dengan PDRB tertinggi, dan sangat amat senjang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Perbandingan antara PDRB Makassar dan PDRB SulSel pada tahun 2010, sudah mencatat perbandingan kurang lebih satu berbanding tiga. Tetapi bila dibandingkan antara PDRB SulSel dengan kabupaten Selayar, sebagai kabupaten dengan PDRB terendah, pada tahun yang sama, tercatat perbandingan satu berbanding seratus lebih. Sungguh suatu ketimpangan yang memperihatinkan. Pantas saja bila hampir semua Walikota/Bupati perlu lebih banyak perjalanan ke Jakarta. Semoga saja daerah-daerah lain di KTI tidak memberikan gambaran ketimpangan yang kurang lebih sama.
10. Dengan kepesatan perkembangan ekonomi SulSel akhir-akhir ini, juga terlihat dampaknya pada peningkatan PAD. Walaupun sebenarnya masih relatf kecil bila dibandingkan dengan skala dan perputaran ekonomi yang terjadi, misalnya nilai PDRB, total investasi, ataupun dana yang dihimpun oleh sistem perbankan dan keuangan. Nampaknya mobilisasi PAD juga sudah perlu out of the box, apalagi dengan kehadiran UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Patut dicatat bahwa bahagian terbesar PAD Sulsel bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor.
11. Dalam hal tingkat pengangguran, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di SulSel sudah secara konsisten berada dibawah angka rata-rata nasional, tetapi dengan marjin penurunan yang relatif sangat kecil. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan elastisitas perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi akhir-akhir ini. Sangat bisa diduga bahwa terdapat mis-match antara sektor-sektor ekonomi yang bertumbuh dengan ketersediaan angkatan kerja di daerah ini. Yang pasti, sektor pertanian yang primer tersebut merupakan penyedia lapangan kerja diatas 50 % di daerah ini. Banyak implikasi permasalahan terkait dengan gambaran ini.
12. Angka IPM SulSel, 2006-2010, tercatat sebagai daerah yang pesat peningkatannya, walaupun masih selalu berada dibawah angka rata-rata nasional. Baik dicermati dari composite yang membentuk angka IPM ini, maupun dan apalagi tarikan ke bawah IPM daerah-daerah tertinggal  di SulSel nampaknya signifikan. Angka IPM Sulsel belum banyak didorong bawah oleh composite pada sektor pendidikan.
13. Prosentase penduduk miskin di SulSel, secara konsisten menurun dan berada dibawah angka rata-rata nasional selama 2006-2010. Namun, untuk penanganan masalah kemiskinan di daerah ini ke depan, mungkin perlu menumpang-tindihkan angka-angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan secara wilayah untuk bisa menemukan program strategis yang bersifat terintegrasi. Salah satu kajian telah mampu memetakan penyebaran penduduk miskin di Sulsel.
14. Dengan semua gambaran diatas, selanjutnya konsep berpikir MP3EI penting untuk dicermati. Pendapatan per kapita nasional diarahkan mengacu pada pendapatan per kapita negara-negara di dunia. Pada tahun 2010, Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah berada diatas $ 3,000 AS, pada saat yang sama Sulsel diperkirakan sekitar  $1,600 AS. Diproyeksikan pada tahun 2014, Nasional akan mencapai $4,800 AS. Kalaupun SulSel bertumbuh double digit, katakanlah 15 % per tahun, pada tahun 2014 belum bisa mencapai $ 3,000 AS, artinya kesenjangan akan bertambah besar dibandingkan dengan Nasional. Padahal sangat sulit membayangkan SulSel bisa bertumbuh 15 % per tahun. Bisa dibayangkan bagaimana kesenjangan dengan Nasional, bila target pendapatan per kapita Nasional pada tahun 2025 sesuai dengan MP3EI ini mampu dicapai. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di KTI?
15. Pencapaian target tahun 2025 menurut MP3EI adalah dengan melalui peningkatan daya saing perekonomian nasional dengan basis innovation driven economy. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana daerah-daerah di KTI bisa berada diatas gerbong innovation driven economy dalam kerangka persaingan global yang akan dimasuki oleh perekonomian nasional tersebut. Jangan sampai gerbong bagi perekonomian daerah di KTI terlepas dari lokomotif perekonomian nasional.
16. Nampaknya kata kunci innovation driven economy ini, sejak diberangkatkan dari efficiency driven economy. dalam waktu dekat ke depan terletak pada atau akan diperankan oleh Riset dan Pengembangan. Tetapi tidakkah hal ini justru menjadi faktor yang akan semakin membuat perekonomian daerah di KTI semakin tertinggal? Saat ini saja kepada daerah-daerah di KTI baru ingin didorong dan diinisiasi untuk mengembangkan sektor pengetahuan, misalnya mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk tujuan pembangunan daerah.
17. Dalam skim indikasi investasi MP3EI, seluruh KTI plus Bali diharapkan dapat menyerap 31 % dari investasi yang sebesar Rp. 3,350 Triliun. Mungkin yang patut dikritisi adalah bahwa dari total investasi tersebut, dari pemerintah hanya delapan persen. Porsi terbesar, 44 % akan datang dari sektor swasta, berarti tugas menarik investasi bagi daerah-daerah di KTI, sangat amat tidak mudah direalisasikan. Apalagi bila diperhatikan sektor-sektor yang diarahkan untuk tujuan investasi tersebut. Padahal sekaligus pada sektor-sektor tersebut diharapkan kesempatan kerja akan terbuka.
18. Mungkin tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa dengan MP3EI, tantangannya tidak ramah bagi daerah-daerah di KTI. Jangankan out of the box atau not business as usual, yang in the box atau business as usual saja masih harus melalui upaya yang tidak ringan, melihat realitas yang ada saat ini. Mudah-mudahan MP3EI ini, tidak sekaligus merupakan kerangka yang akan semakin memperlebar kesenjangan di tanah air. Harapannya, semoga semua ungkapan diatas tidak memiliki kebenaran, karena itu membutuhkan penyikapan dari segenap dan setiap daerah di KTI. Selamat keluar dari box.-