Mencermati Agenda di Balik Sail Banda

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2010

SM. Fauzan Alkatiri

Hingar bingar Sail Banda di Provinsi Maluku telah berlangsung tempo hari. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri acara itu beserta menteri terkait.

Pemerintah pun didaulat mesti mendeklarasikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Indonesia. Sayangnya, even itu batal sebab Presiden tak memberikan pengukuhan simbolis berupa umpamanya pemukulan Tifa hingga timbul pro kontra. Mencermati gelagat ini, Sail Banda menimbulkan pertanyaan besar, ada agenda apa dibaliknya? Acara yang menghabiskan dana APBD maupun APBN hingga miliar rupiah itu seakan raib begitu saja. Tak mampu memberikan implikasi ekonomi-politik bagi kesejahteraan rakyat dan akselerasi pembangunan Maluku. Maka tudingan menghambur-hamburkan uang rakyat dan memuluskan agenda politk elite jadi benar. Pun, isu ada udang dibalik batu mencuat. Mengapa demikian? Agenda Tersembunyi Munculnya gagasan Sail Banda tak luput dari suksesnya Sail Bunaken yang berlangsung tahun 2009 lalu di Sulawesi Utara. Bahkan Presiden SBY saat menghadiri Sail Banda, menantang daerah lain di Maluku agar menyelenggarakan hal serupa agar kelautan dan perikanan Indonesia naik daun. Pesan politiknya jelas, sektor ini jadi seksi buat mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional hingga lokal. Kendati pun demikian publik bertanya-tanya apa sesungguhnya kehendak pemerintah pusat dan daerah hingga menyelenggarakan acara sebesar itu? Hingga kini belum terjawab. Sail Banda masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah memang buat menaikan gengsi sektor kelautan dan perikanan Maluku? Atau, buat mengajak para pemodal besar dan asing mengeruk kekayaan lautnya? Publik memahami, Provinsi Maluku menyimpan harta karun yang melimpah buat mensejahterakan rakyatnya di laut. Mulai dari perikanan, pariwisata bahari, sumberdaya laut dalam (deep sea) hingga pulau-pulau kecil (PPK). Tapi selama ini semua itu belum terkelola secara optimal buat rakyat. Maka, dibuatlah Sail Banda sebagai ”triger”-nya. Even ini memuaskan Pemerintah pusat dan daerah akibat tingginya partisipasi Negara-Negara tetangga dan sahabat. Mulai Australia, Belgia, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Selandia Baru hingga Negara tetangga ASEAN. Pesan politiknya, Sail Banda mengangkat gensi Maluku di dunia internasional. Kendati pun Maluku sudah terkenal sejak dahulu. Apalagi pesta rakyat model makan patita memecahkan rekor muri. Tapi, tak sedikit yang bersuara sumbang pasca acara itu. Mulai dari keterlibatan dan dukungan negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya Australia hingga ”permainan” pemodal besar dibalik layar. Ada kepentingan tersembunyi apa dibaliknya? Apakah ada agenda negara adidaya yang bermuatan ekonomi, politik hingga pertahanan secara geo-politik? Atau, ada agenda pemilik modal domestik yang hendak mengeruk keuntungan di kemudian hari? Mulai dari menguasai bisnis perikanan tangkap, pariwisata bahari dan mengekploitasi pertambangan di PPK Maluku. Pertanyaan-pertanyaan menggelitik itu menghantui sekaligus membutuhkan kalkulasi politik yang tajam. Setidaknya ada pelbagai indikasi politik dan kepentingan yang menyertainya bila menilik getolnya pemerintah pusat hingga negara adidaya USA dan sekutunya. Kendati sebelumnya bagai di telan bumi. Pertama, sewaktu Sail Bunaken, Pemerintah Indonesia tak mengizinkan Amerika Serikat mengeksplorasi laut dalam (deep sea) di perairan Sangir-Talaud yang disinyalit mengandung deposit mineral berupa emas, berlian hingga konon kabarnya uranium. Akan tetapi saat Sail Banda kapal riset canggih Amerika Serikat, Okeanos Explorer mendapatkannya hingga meriset perairan dalam Sangir-Talaud bersama Kapal Baruna Jaya milik BPPT. Padahal tak mudah Indonesia mengizinkan riset perairan Indonesia karena terikat UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menerapkan aturan ketat soal itu. Mengapa saat Sail Banda justru mulus? Anehnya Amerika Serikat pun mensponsori Sail Banda persis Sail Bunaken. Apa maknanya? Apakah Amerika Serikat hendak menancapkan hegemoninya di Indonesia berkedok agenda kelautan buat menyaingi Cina yang sudah menancapkan kukuhnya melalui Free Trade ASEAN-Cina? Atau, Amerika Serikat hendah memosisikan Indonesia sebagai ”buffer” buat mengimbangi pertahanan militer Cina yang agresif di kawasan Laut Cina Selatan? Ingat! Amerika Serikat memiliki armada VII Pasifik yang amat kuat berpangkalan di Filipina. Pertanyaan-pertanyaan itu tak mudah menjawabnya. Kedua, Amerika Serikat dan Australia merupakan sekutu abadi di kawasan Asia Pasifik. Perairan Maluku,-terutama yang berhadapan dengan Samudera Pasifik-amat strategis buat Amerika Serikat karena selain memiliki nilai historis semasa Perang Pasifik. Juga, pulau-pulau kecil sekitarnya cocok buat pangkalan militer Armada VII-nya yang beroperasi di lautan Pasifik. Apa maknanya? Amerika Serikat hendak mengamankan kepentingan-kepentingan bisnisnya di kawasan Indonesia timur. Mulai dari Kalimantan Timur (Exxon dan Chevron), Sulawesi, Maluku, Papua (Freeport) hingga Nusa Tenggara (Newmont NTB) di sektor pertambangan minyak, gas dan mineral (emas & berlian). Apa korelasinya dengan Maluku? Ingat! Perairan Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Timor Lester masuk alur laur kepulauan Indonesia (ALKI) III yang membolehkan kapal asing melintasinya. Masa silam, Amerika Serikat merancang strategi dan sukses memenangkan Perang Pasifik tatkala memulainya dari Maluku, khususnya di pulau Morotai. Secara ekonomi, Amerika Serikat juga hendak memosisikan kawasan Indonesia Timur sebagai poros perdagangan Asia Pasifik dengan memosisikan Australia sebagai basis kekuatannya. Simaklah kesediaan Perusahaan Minyak Montana (mitra Australia asal USA) yang mengeksploitasi minyak celah timur bersedia mengganti kerugian pencemaran minyak Laut Timor tanpa menimbulkan perdebatan panjang dengan Indonesia. Namun yang patut dicermati adalah soal kekayaan laut dalam. Badan air perairan Maluku, Flores, Banda, Aru, Arafura dan Samudera Pasifik amat penting bagi Amerika Serikat dan Australia. Mereka mesti mengetahuinya karena penting bagi strategi pertahanan maritim, terutama lapisan termoklin dan komponen oseanografi lainnya. Ketiga, pemilik modal domestik hendak memonopoli bisnis dan investasi perikanan, hingga pembangunan infrastruktur yang mendorong pariwisata bahari di Maluku. Idiom ”Lumbung Ikan” yang digembor-gemborkan pemerintah pusat dan daerah hanyalah ”isapan jembol” buat mengambil hati rakyat Maluku yang tak paham ujung pangkalnya. Bila memaknai idiom Lumbung Ikan mestinya memosisikan laut Maluku, Banda, dan perairan sekitarnya sebagai sumber pangan protein bagi rakyat buat keamanan pangan nasional (food security). Tapi, jadi rancu tatkala Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak investor Cina berbisnis perikanan tangkap di Maluku. Padahal perairan Tual sudah berkembang pengusaha domestik yang mengeksploitasi ikan baik legal hingga ilegal. Pertanyaannya, Lumbung Ikan itu buat siapa? Buat mensejahterakan dan menyediakan pangan protein bagi rakyat Maluku? Atau, buat menambah pundi-pundi pengusaha asing dan domestik di Maluku yang di-becking elite lokal hingga nasional? Atau, hendak memenuhi rekening gendut pejabat daerah dan pusat melalui pola korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan koncoisme? Inilah model-model mainan penguasa lokal yang berkonspirasi dengan pengusaha nasional (konglomerat kakap) dan asing dengan cara membodohi rakyat penuh tipu muslihat. Kaki Tangan Keempat, suksesnya Sail Banda bagi Amerika Serikat akan memberi kompensasi ekonomi politik bagi memuluskan kemauannya. Ia sudah lama mengincar Pulau Biak, di Papua karena letaknya terbaik dunia buat peluncuran satelit dan pesawat ruang angkasa Pasalnya, amat dekat dengan orbit Geo-Stasioner bumi. Konon kabarnya, bila program ruang angkasanya beroperasi di pulau ini akan menghemat biaya hingga 40 %.

Sumber: http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=31021