GLOBAL IPM 2010 DAN KITA: PATUTKAH SI MISKIN BERHARAP?

Hari ini (5 November 2010, waktu Indonesia), UNDP meluncurkan Laporan Pembangunan Manusia (LPM), termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami reformasi. IPM adalah rangkuman perkembangan jangka panjang dari tiga dimensi dasar Pembangunan Manusia (PM). Selama ini, tiga indikator pengukurnya adalah angka harapan hidup, persentase melek aksara orang dewasa dikombinasikan dengan angka partisipasi (kotor) sekolah bagi anak dan GDP (Gross Domestic Product) per kapita dalam Dollar AS.

Tahun lalu, IPM Indonesia berada pada peringkat ke-111 dari 182 negara. Sebenarnya, dari tahun ke tahun nilai Indonesia selalu naik, tapi kenaikan itu belum cukup mendongkrak secara drastic posisi peringkat IPM Indonesia. Sejak 2004 angka IPM Indonesia tercatat sebesar 0,714, kemudian naik menjadi 0,723 (2005), 0,729 (2006) dan 0,734 (2007).

Posisi Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura (peringkat 23), Malaysia (66), Thailand (87) dan Filipina 105). Sementara posisi Vietnam (116) dan beberapa negara seperti Mianmar, Laos, Kamboja berada di bawah Indonesia. Dibanding negara-negara dengan kepadatan penduduk tertinggi, posisi Indonesia berada antara China (92) dan India (134). Bagaimana dengan tahun 2010?

Dalam perkembangannya, LPM yang ruh dasarnya adalah menempatkan manusia sebagai titik pusat diskusi pembangunan dan rencana aksi, dari sisi indikator pengukurannya terus menerus dikritisi dan disempurnakan. Mengikuti perkembangan dan kompleksitas pembangunan di banyak negara LPM Global tahun ini memperkenalkan IPM reformasi dengan indikator baru, yaitu lamanya kehidupan yang sehat, lalu pendidikan dalam expected years of schooling (lama harapan sekolah) dikombinasikan dengan means years of schooling (lama rata-rata sekolah) serta sebuah kehidupan layak yang diukur lewat Gross National Income (GNI), bukan sekedar GDP yang menafikan banyaknya produksi domestik yang sebagian keuntungannya mengalir ke luar negeri serta menutupi kesenjangan antar individu.

Pendekatan Pembangunan Manusia cukup kompleks dan terkait banyak aspek. Artikulasi filsafahnya, diwarnai pemikiran Mahbub Ul-Haq dan Amartya Sen. Sedangkan IPM adalah alat yang mempopulerkan PM sebagai cermin kesejahteraan manusia dan bahan perbandingan antarnegara. Perubahan dalam indikator dan metodologi pengukuran IPM ini, tentu saja berpengaruh terhadap nilai dan peringkat IPM semua negara, termasuk Indonesia.Tahun ini, LPM memperkenalkan tiga indeks, selain IPM reformasi, yang mencakup aspek kesenjangan (Inequality-adjusted Index), Indeks Ketidaksetaraan Gender, dan Indeks Kemiskinan Multidimensional. Tulisan ini, mencermati pencapaian Indonesia, dipandang dari beberapa indeks tersebut.

Selain memantau kecenderungan selama 30 tahun terakhir, berbeda dengan sebelumnya, perubahan satu persen dari usia harapan hidup, misalnya, memiliki arti yang sama dibandingkan perubahan satu persen dalam pendidikan dan pendapatan. Tahun ini, disebabkan oleh kelengkapan data per negara, hanya 169 negara yang diukur IPM-nya, termasuk Indonesia. Menggunakan indikator dan metodologi baru ini, pada tahun 2010, Indonesia masuk dalam kelompok menengah dengan nilai IPM 0,600, dengan peringkat 108 dari 169 negara yang dinilai. Penilaian dalam rentang waktu 1980-2010, beralasan karena dalam jangka pendek beberapa indikator IPM tidak berubah secara cepat dalam mengantisipasi perubahan kebijakan, terutama terkait lama pendidikan dan usia harapan hidup.

Dalam waktu 30 tahun, nilai IPM Indonesia meningkat dari 0,390 menjadi 0,600, sebuah peningkatan sebesar 54% atau rata-rata 1,4% per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, angka harapan hidup meningkat 19%, sementara GNI per kapita meningkat 180%. Penilaian jangka panjang, juga bermanfaat ketika memperbandingkannya dengan negara- negara tetangga atau secara regional. Pada tahun 1980, untuk kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia bersama China, Vietnam, India dan Thailand memiliki nilai IPM yang (hampir) sama.

Namun setelah itu hingga 2010, negara-negara tersebut mengalami perkembangan yang berbeda. Nilai IPM Indonesia sebesar 0,600, masuk dalam kategori negara-negara berkembang kelompok menengah yang bernilai rata-rata 0,592. Dari kawasan Asia dan Pasifik, negara yang nilai IPM-nya “bertetangga” dengan Indonesia, adalah Vietnam dan India masing-masing dengan peringkat 113 dan 119. Sedangkan negeri jiran Malaysia, termasuk dalam negara yang memiliki IPM tinggi, dan berperingkat 57. (lihat tabel 1, di bawah ini)

Table 1: Indikator IPM Indonesia 2010, dibandingkan beberapa negara ASEAN dan rata-rata Asia Timur &Pasifik

(Untuk melihat gambar lebih jelas silahkan lihat attachment dibawah)

IPM biasanya “menyembunyikan” ketimpangan dalam persebaran pembangunan manusia dalam sebuah negara. Laporan kali ini, memperkenalkan tiga indeks. Pertama, inequality adjusted IPM, sebuah pengukuran baru bagi bagi sebagian besar negara, di mana ketimpangan dalam tiga dimensi IPM menjadi pertimbangan. Dalam pemahaman ini, IPM (dengan pengukuran indikator secara rata-rata) bisa dipandang sekedar sebagai indeks ‘potensial’ untuk PM, sedangkan IPM yang mencakup dimensi ketimpangan, bisa dianggap sebagai indeks dari PM yang sebenarnya. IPM Indonesia 2010, adalah 0,600. Namun, bila nilai tersebut mempertimbangkan aspek ketimpangan, nilai IPM Indonesia turun sebesar 18 % menjadi 0,494. Kedua, Indeks Ketimpangan Gender yang memiliki tiga dimensi, masing-masing kesehatan reproduktif yang diukur antara lain dari angka kematian ibu, pemberdayaan perempuan, termasuk jumlah perempuan dalam parlemen serta aktivitas ekonomi. Nilai Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia adalah 0,680, atau berada pada peringkat 100 dari 138 negara.

Sejak 1997, Laporan PM telah memperkenalkan Indeks Kemiskinan Manusia yang mengkombinasikan berbagai aspek non-moneter. Tahun ini, laporan PM memperkenalkan Indeks Kemiskinan Multidimensi, yang mengidentifikasi ketimpangan dalam pendidikan, kesehatan dan standar kehidupan.

Di Indonesia, 21% penduduknya menderita kemiskinan secara multidimensional, plus 12% yang nyaris miskin. Intensitas rata-rata yang mengalami kemiskinan multidimensional di Indonesia adalah 46%. Dan, ketika aspek tersebut diukur, nilai yang dicapai Indonesia adalah ukuran rata rata pencapaian PM, sehingga Seperti pencapaian MDGs, IPM Indonesia juga tak lepas dari kesenjangan antarprovinsi Barat-Timur, di mana Timur umumnya memiliki IPM yang lebih rendah dengan beberapa pengecualian seperti Sulawesi Utara. Indeks Ketidaksetaraan Gender di negeri ini, berdasarkan data 2007, adalah 0.726, atau berada pada peringkat 93 dari 155 negara. Jumlah perempuan anggota DPR-RI adalah 18%, atau 62 anggota perempuan dari 549 anggota. Sedangkan DPD-RI memiliki 21% anggota perempuan, yaitu 27 dari total 128 anggota. Sementara terdapat “hanya” 4 menteri perempuan dari total 36 anggota kabinet.Untuk alokasi DAU dan DAK, pemerintah memanfaatkan pendekatan Pembangunan Manusia, terutama IPM. Bappenas, didukung oleh UNDP, telah melakukan kegiatan Pro-Poor Planning, Budgeting dan Monev (P3BM) di beberapa kabupaten/kota di 3 provinsi (NTT, NTB, Sultra) yang berhasil menaikkan alokasi anggaran untuk MDGs. Dengan demikian, bisa diharapkan bahwa tingkat kemiskinan akan berkurang serta, pada saat yang sama, menaikkan peringkat IPM kabupaten/kota tersebut. Beberapa provinsi seperti Gorontalo dan Jawa Barat, juga memanfaatkan pendekatan pembangunan manusia untuk meningkatkan IPM dan, sebagai bonus, memperoleh peningkatan DAU/DAK.

Tentu saja, setelah 2010, metodologi dan indikator baru IPM akan berimplikasi bagi penganggaran DAU/DAK. Semua pihak terkait, terutama semua provinsi dan kabupaten/kota perlu disiapkan untuk itu. Selain berbagai hal, terutama yang memprihatinkan tadi, selama pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi, Indonesia mengalami penurunan sebesar 9% dibandingkan 30 tahun lalu. Ini menjadi indikasi bahwa mereka yang miskin pendapatan di Indonesia, masih memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang dianggap sebagai top movers, yaitu kecenderungan mengalami perbaikan PM paling cepat di dunia. Indonesia berada pada peringkat empat, di bawah Oman, China dan Nepal, serta di atas Saudi Arabia (5) dan Korea Selatan (8).

Meski mungkin banyak yang ragu, pertanyaan berikut patut diajukan. Apakah kecenderungan tersebut, berarti puluhan juta saudara-saudari kita layak berpengharapan bisa secepatnya keluar dari perangkap kemiskinan?

*) IVAN A HADAR, pengamat MDGs dan Pembangunan Manusia; anggota Pokja Forum KTI
(Kawasan Timur Indonesia)