Sinergi Pusat Daerah dan Antar Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan KTI

Forum Bappeda se KTI V, Makassar 8 Maret 2010

Sinergi antara pemerintah pusat-daerah dan antar pemerintah daerah mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan.  Hal ini juga ditekankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2010-2014 pada bulan Desember 2009 yang lalu. Presiden menyampaikan sebagai kepala pemerintahan beliau akan berjalan bersama-sama dengan para menteri yang memimpin sektoral dan para gubernur yang bertanggung jawab terhadap pembangunan regional. Sinergi antara para menteri dan gubernur dibantu bupati dan wali kota sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Adapun agenda pembangunan nasional 2010-2014 diarahkan pada pelaksanaan 11 prioritas pembangunan nasional yaitu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pangan, infrastruktur, investasi, energi, lingkungan hidup, desa tertinggal, dan budaya.  Sinergi pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan terutama dalam era otonomi daerah saat ini. Sinergi dalam berbagai bidang sangat diperlukan, termasuk juga sinergitas dalam hal data. Sistem desentralisasi telah mengubah pola pembangunan yang sebelumnya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pusat. Saat ini, pemerintah pusat hanya memiliki kontribusi sebesar 40% terhadap keberhasilan pembangunan, sementara sisanya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan yang luas kepada daerah ini memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyeleraskan pembangunan.  

Hal inilah yang melandasi pelaksanaan Forum Kepala Bappeda Se-KTI V yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2010 di Makassar dengan tema “Sinergi Pusat-Daerah dan Antar Daerah dalam Rangka Percepatan Pembangunan KTI”. Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI adalah sub jaringan Forum Kawasan Timur Indonesia yang beranggotakan duabelas Kepala BAPPEDA Provinsi dari Kawasan Timur Indonesia. Para kepala BAPPEDA se-KTI bertemu dua kali dalam setahun dan memfokuskan pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta untuk berbagi praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan. 

Forum Kepala Bappeda Se-KTI V ini dihadiri oleh para Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI, Kepala BPS Se-KTI, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas, Direktur Otonomi Daerah Bappenas, Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Wakil dari Dirjen Bina Bangda Depdagri, Anggota Pokja Forum KTI Wilayah Sulsel, focal point Jaringan Peneliti KTI (JiKTI) Wilayah Sulsel, BKPRS (Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi) dan wakil dari Mitra Pembangunan Internasional.  

Beberapa rekomendasi dari Forum ini adalah mendorong kerjasama yang lebih kuat antara BAPPEDA, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Jaringan Peneliti KTI (JiKTI).  Diharapkan agar BPS, tupoksinya lebih banyak pada penyediaan data regional. JiKTI berperan dalam menghasilkan penelitian-penelitian yang relevan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah yang berperspektif regional dan data-data kemudian akan digunakan oleh Bappeda untuk perencanaan berbasis pengetahuan dan evaluasi pembangunan; merekomendasikan agar BPS Pusat membentuk Desk Regional yang akan bertanggung jawab terhadap diseminasi statistik regional sekaligus berfungsi mengkoordinasikan BPS Daerah dalam rangka pendekatan/perspektif wilayah/regional karena pendekatan RPJMN 2010-14 buku III adalah pendekatan wilayah/regional. 

Daftar Peserta Forum Kepala Bappeda se-KTI V: