Kepala Bappeda Se-KTI berkumpul bersama dalam Forum Kepala Bappeda Se-KTI IV sebelum Musrenbangnas RPJMN 2010-14

Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) dibentuk pada tahun 2004 untuk mengembangkan kemitraan para pihak dalam menjawab tantangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Forum ini berupaya mendukung tercapainya efektivitas dan keberlanjutan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan yang berbasis pengetahuan dan kerja sama antar pihak.  

Anggota Forum KTI berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, organisasi non pemerintah dan sektor swasta.  Mereka adalah pembaharu sosial di bidang masing-masing yang senantiasa membangun relasi antar pihak dan antar daerah untuk membangun kemitraan dan inovasi sosial untuk membangun Kawasan Timur Indonesia yang lebih baik.

FKTI memiliki dua sub jaringan untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif di Kawasan Timur Indonesia yaitu Jaringan Peneliti KTI (JiKTI) dan Forum Kepala Bappeda. JiKTI merupakan jaringan yang beranggotakan para peneliti dari Kawasan Timur Indonesia dan berfungsi untuk mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Forum Kepala Bappeda terdiri atas Kepala Bappeda Provinsi dari dua belas provinsi di KTI dan berfokus pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi juga antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta untuk berbagi praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan.  

Berbicara mengenai perencanaan pembangunan tingkat nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengedepankan sebuah strategi baru yang disebut sebagai perencanaan berdimensi kewilayahan. Strategi inilah yang diusung sebagai upaya percepatan pembangunan KTI dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 

Bappenas telah menyelesaikan naskah akademis RPJMN 2010-2014  sebagai  proses teknokratis dalam siklus perencanaan.  Proses teknokratis ini diintegrasikan dengan program-program prioritas dari ‘Visi dan Misi’ Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selain itu juga dilakukan proses bottom-up, yaitu dokumen perencanaan tersebut dikonsultasikan dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan dari semua provinsi dan sektoral. Sehubungan dengan proses konsultasi tersebut, Forum Kepala Bappeda IV dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2009 di Jakarta dengan tema “Kontribusi Perencanaan Daerah Berbasis Kewilayahan di KTI terhadap RPJMN 2010-2014”. Di sisi lain, JiKTI juga ikut berperan dengan menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan wilayah KTI.  

Kepala Bappeda dari provinsi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara berkumpul bersama dan mengemukakan berbagai masukan terhadap perspektif RPJMN 2010-1014 untuk pengembangan wilayah KTI.  Masukan-masukan ini akan dibawa ke Musrenbangnas RPJMN 2010-14 yang dilaksanakan ke-esokan harinya (11 Desember 2009). Beberapa rekomendasi dihasilkan dari workshop ini antara lain pemerintah perlu memperhatikan konektivitas atau keterkaitan ekonomi antar wilayah  dan mengurangi keterkaitan antara KTI dan KBI secara artifisial dengan mengutamakan  pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan industri strategis berbasis komoditas lokal dan meminta Bappenas secara khusus untuk memperhatikan dan mengakomodir secara lengkap usulan-usulan daerah yang belum masuk kedalam Draft RPJMN dan dilengkapi pada Musrenbangnas RPJMN yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2009.